IPB University memberikan tanggapan resmi terhadap isu yang beredar mengenai keterlibatan kampus dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Melalui pernyataan resmi, IPB menegaskan bahwa mereka tidak mengelola SPPG secara langsung.
Pada Jumat, 8 Mei 2026, IPB menggelar dialog dengan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet. Dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Sabtu, 9 Mei 2026, Alim menyatakan bahwa dialog ini dibuka untuk mengklarifikasi informasi yang beredar.
“Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman,” ujar Alim. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan mahasiswa, termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan IPB dalam program MBG.
Lebih lanjut, Alim menegaskan bahwa sejak awal IPB memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional dapur SPPG. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan berbagai risiko teknis dan keamanan pangan.
“Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional (PGN) bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya,” jelasnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pelatihan, pengembangan standar mutu, dan penguatan sistem pengawasan berbasis data. Alim juga mendorong pembentukan CoE regional di berbagai wilayah Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur (Jatim).
Sementara itu, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa IPB tidak menjalankan operasional SPPG. Ia menyebut peran utama kampus adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat sistem.
“IPB University bukan tempat operasional SPPG. Tugas kami adalah memastikan ekosistem keilmuan, riset, dan pengendalian mutu berjalan dengan baik,” ujar Erika.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki ruang yang besar untuk berkontribusi melalui penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional.
