Wamendagri Apresiasi Workshop Tata Kelola RSUD Jayapura untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Workshop Tata Kelola Rumah Sakit yang diselenggarakan antara RSUP Dr. Sardjito dan RSUD wilayah Jayapura. Acara ini digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.
Selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden
Ribka Haluk mengungkapkan bahwa upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
"Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (16/4/2026).
Peran Aktif dalam Pengawasan Program
Dalam rangka menyukseskan program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menugaskan Ribka Haluk untuk mengawal pelaksanaannya di wilayah Indonesia Timur. Secara rutin, ia berkoordinasi dengan jajaran gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pengamatannya, Ribka menilai perlu adanya peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, terutama di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
"Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis," terangnya.
Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dan Peran Pemerintah Daerah
Selain program CKG, Ribka mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB). Menurutnya, penanganan TB tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja, melainkan membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.
"Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan, penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan," sambungnya.
Dampak pada Indeks Pembangunan Manusia dan Indonesia Emas 2045
Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang optimal akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kontribusi ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi langkah strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus," tandas Ribka.
Peserta Workshop dan Dukungan Lintas Sektor
Acara workshop yang digelar pada Kamis (16/4) tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak kunci, termasuk Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Ockti Palupi Rahayuningtyas, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Romaniyanto beserta jajarannya, serta para peserta workshop dari RSUD wilayah Jayapura. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola kesehatan di Papua.
Workshop ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas rumah sakit, tetapi juga mendorong kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dapat mengalami kemajuan yang signifikan dalam waktu dekat.
