Menhut Raja Juli Ajak Kolaborasi Jaga Hutan, Janji Perluas Akses Perhutanan Sosial
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial telah menjadi strategi pemerintah yang krusial dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan workshop bertajuk 'Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera' di Menara Peninsula, Jakarta, pada Sabtu (21/2/2026).
Keterlibatan Masyarakat sebagai Kunci Utama
Raja Juli menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kelestarian hutan. Keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, yang diposisikan sebagai mitra utama negara. "Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan," ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers.
Dia menambahkan bahwa pembelajaran dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menjaga hutannya adalah mereka yang mampu bekerja sama erat dengan masyarakat, sehingga hutan tidak lagi berjarak. Pendekatan inklusif ini bertujuan agar masyarakat tidak dijauhkan dari hutan, melainkan dapat memanfaatkannya untuk hajat hidup dengan tetap berkomitmen pada kelestarian.
Komitmen Perluasan Akses dan Target Jelas
Menhut Raja Juli juga memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses perhutanan sosial secara signifikan, termasuk melalui percepatan pengakuan hutan adat. "Kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial," janjinya.
Dia mengungkapkan bahwa target saat ini mencakup 8,3 juta hektare, dengan hutan adat yang akan dieksekusi lebih banyak lagi. Dalam empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penambahan 1,4 juta hektare, di mana saat ini sudah tercapai 360 ribu hektare. Raja Juli menjelaskan bahwa peta jalan untuk mengeksekusi target 1,4 juta hektare tersebut sudah disiapkan, dengan alokasi yang lebih besar kepada masyarakat jika sumber daya manusia dan dana mencukupi.
Perhutanan Sosial sebagai Solusi Kemiskinan
Workshop ini juga menyoroti bahwa perhutanan sosial dinilai sebagai metode efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan krisis iklim.
Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya kelestarian hutan Indonesia yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat meningkat secara berkelanjutan.
