Wakil Ketua KPK Soroti Celah Korupsi dalam Sistem Birokrasi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto hadir dalam acara sosialisasi antikorupsi dan penandatanganan akta integritas di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Kamis (9/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Fitroh mendorong pendekatan kerja dari hati untuk mencegah tindak korupsi yang kerap menggerogoti sistem pemerintahan.
Konsep Bekerja dari Hati ke Hati
Fitroh menawarkan konsep bekerja dari hati ke hati sebagai solusi untuk memperkuat integritas individu. "Saya menawarkan konsep bekerja dari hati ke hati, tetapi integritas harus tetap dijaga," imbuhnya. Menurutnya, penguatan manajemen hati menjadi kunci penting dalam menutup celah korupsi yang sering muncul akibat lemahnya integritas para pejabat.
"Jadi, yang dikelola bukan hanya sistemnya, melainkan juga bagaimana agar manajemen hati ini lebih ditata. Karena korupsi itu selalu pasti ada celah, dan integritas harus dijaga," tegas Fitroh. Ia menegaskan bahwa banyak kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan pola serupa, yakni berawal dari pimpinan yang kemudian merembet ke jajaran di bawahnya.
Peran Pimpinan dalam Pencegahan Korupsi
Fitroh menekankan bahwa kesadaran antikorupsi harus dimulai dari pucuk pimpinan. "Bagaimana kita membuat sadar dari korupsi, ya harus dimulai dari pucuk pimpinannya terlebih dahulu," tegasnya. Ia pun menyentil camat, jajaran OPD, hingga Wakil Bupati agar mengikuti proses untuk mendidik jabatan di pemerintahan secara profesional, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Fitroh, celah korupsi selalu ada dalam sistem birokrasi. Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran moral dari setiap pejabat. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.
Potensi Celah Korupsi di Lingkungan Birokrasi
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengakui masih adanya potensi celah korupsi di lingkungan birokrasi jika integritas tidak dijaga secara konsisten. Bupati juga menyerukan kepada pegawainya agar tidak menjadi pejabat yang bermental dilayani.
"Kami harus mengarahkan agar tidak sekadar mencatat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi juga menjaga integritas itu," imbuhnya. Lebih lanjut, Bupati Tika menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman berharga bagi para peserta, sehingga dapat diwujudkan dalam pekerjaan yang bersih dan antikorupsi.
Penandatanganan Pakta Integritas
Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya kolektif dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Dengan fokus pada integritas dan manajemen hati, KPK dan pemerintah daerah berharap dapat menutup celah korupsi yang selama ini menjadi tantangan dalam birokrasi Indonesia. Acara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis dan akuntabel.
