Kekhawatiran Warga Bantaran Rel Senen Terkait Hunian Relokasi
Pemerintah berencana membangun hunian untuk warga yang tinggal di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo ke daerah tersebut. Kawasan ini telah lama dihuni oleh masyarakat dengan kondisi pemukiman yang jauh dari kata layak, berupa gubuk-gubuk sederhana yang berfungsi sebagai tempat berteduh dan istirahat selama puluhan tahun.
Antara Harapan dan Keraguan Warga
Kebijakan relokasi ini memicu respons beragam di kalangan warga, dengan harapan dan keraguan yang saling bertautan. Ibnu, seorang warga yang telah tinggal di bantaran rel sejak kecil, mengaku senang jika benar-benar mendapatkan hunian layak. "Kalau semisal emang di sini dapat semua (hunian) pasti akan pindah," ujarnya saat ditemui Liputan6.com pada Sabtu, 11 April 2026. Baginya, memiliki hunian layak adalah impian, terutama setelah mendengar informasi bahwa warga yang direlokasi lalu kembali ke bantaran rel akan ditertibkan oleh Dinas Sosial.
Pihak kelurahan telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di bantaran rel, termasuk mereka yang berpotensi mendapatkan hunian layak. Kawasan ini terbagi menjadi dua wilayah administrasi yang dipisahkan oleh rel kereta, yaitu Kelurahan Kramat di Kecamatan Senen dan Kelurahan Tanah Tinggi di Kecamatan Johar Baru, keduanya dikenal sebagai pemukiman padat penduduk di Jakarta.
Material Bangunan dan Biaya Sewa Jadi Pemicu Kekhawatiran
Meski rencana relokasi sempat memberikan harapan bagi hunian yang lebih layak, aman, dan manusiawi, kekhawatiran warga tetap muncul. Ibnu mengungkapkan bahwa pembangunan hunian relokasi dikabarkan tidak menggunakan tembok permanen, melainkan material seperti seng dan papan. "Enggak pakai tembok juga Bang, dia pakai cuma papan doang, papan. Udah atapnya gitu seng," katanya, yang membuat warga ragu akan kenyamanan tempat tinggal baru tersebut.
Kekhawatiran tidak berhenti di situ. Ibnu juga menyoroti isu biaya sewa, di mana hunian tersebut dikabarkan gratis pada beberapa bulan awal, namun setelahnya akan dikenakan biaya sewa. Sebagai pengamen dengan pendapatan pas-pasan, ia kesulitan menyisihkan uang untuk sewa, sehingga pertimbangan ini membuatnya berpikir ulang untuk relokasi. Bagi Ibnu dan warga lainnya, relokasi bukan sekadar pindah tempat, tetapi juga soal bertahan hidup dan menghadapi tantangan di lingkungan baru.
Permintaan Akses ke Pekerjaan Layak
Ibnu, yang bekerja sebagai pengamen, menekankan bahwa kebutuhan mendasar warga tidak hanya hunian, tetapi juga pekerjaan layak. Ia menginginkan langkah konkret dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda. "Kerjaan dulu lah Bang. Kalau kerja kan pasti kan otomatis kita menghasilkan uang. Nah nanti untuk tempat tinggal," ungkapnya.
Sebagai warga ber-KTP Jakarta, Ibnu mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah dinilai minim memperhatikan nasib warga bantaran rel. Salah satu keluhannya adalah proses rekrutmen Penanganan dan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye, yang menurutnya banyak diisi oleh warga dengan KTP non-Jakarta. Bagi Ibnu, memiliki pekerjaan layak sama pentingnya dengan hunian, karena tanpa penghasilan yang pasti, sulit untuk mempertahankan tempat tinggal yang layak. Ia berharap kebijakan pemerintah tidak hanya fokus pada relokasi, tetapi juga membuka peluang pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik.
