KDM dan Menteri PKP Resmikan Program Bedah Rumah 40 Ribu Unit di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi meluncurkan program bedah rumah di wilayah Jawa Barat. Peresmian ini menandai dimulainya renovasi besar-besaran untuk 40.000 unit rumah tidak layak huni di provinsi tersebut.
Peluncuran Simbolis di Kampung Kiaraeunyeuh
Acara peresmian dilakukan secara simbolis dengan renovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
"Dengan ini saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jabar bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP," ujar KDM dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 April 2026. Pernyataan tersebut disampaikan di rumah salah satu penerima manfaat, Ibu Lis Mulyani, pada Senin, 13 April.
Bantuan Langsung dan Dukungan Modal Usaha
KDM juga meninjau langsung kondisi rumah warga, termasuk seorang penjahat bernama Sumiati. "Dari Menteri PKP sebesar Rp 20 juta, insyaallah dari saya ada tambahan Rp 20 juta lagi. Buat tambah modal usaha menjahitnya," jelas KDM. Bantuan ini tidak hanya untuk renovasi rumah, tetapi juga untuk mendukung usaha ekonomi penerima.
Sumiati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KDM dan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Terima kasih semoga menjadi berkah amal ibadah buat Bapak KDM dan Pak Menteri," tuturnya. Ia mengapresiasi bantuan renovasi rumah dan modal usaha yang diberikan.
Program Bedah Rumah dengan Tender Rakyat dan Pelibatan UMKM
Program bedah rumah ini menyasar penerima manfaat dengan target 10 rumah tidak layak huni di setiap desa di Indonesia. Maruarar Sirait menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni pada tahun ini. Jawa Barat menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yakni hampir 40.000 unit.
Setiap rumah mendapatkan bantuan renovasi sebesar Rp 20 juta untuk pembelian bahan bangunan dan biaya tukang. Pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat dan UMKM setempat melalui mekanisme tender rakyat BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Mekanisme tender rakyat memastikan proses pengadaan bahan bangunan dilakukan secara transparan dan kompetitif. Sebanyak 10 penerima manfaat membentuk kelompok, lalu mengundang tiga UMKM toko bangunan terdekat untuk menawarkan harga terbaik.
Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp 175 juta untuk 10 rumah, melalui mekanisme tender rakyat, UMKM pemenang mampu menyelesaikan pembangunan dengan nilai Rp 164 juta. Biaya tukang untuk 10 rumah mencapai Rp 25 juta. Sisa anggaran dari efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan bahan bangunan.
Dampak Positif bagi Ekonomi dan Keadilan Sosial
Maruarar menilai program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Program ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyebutkan alokasi program BSPS di wilayahnya menyasar 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa di 23 kecamatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Program bedah rumah ini diharapkan dapat menjadi model untuk daerah lain dalam menangani masalah rumah tidak layak huni, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan mekanisme yang transparan.
