Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti demonstrasi yang terjadi terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud. Kemendagri mengungkapkan bahwa banyak aduan yang diterima terkait kepemimpinan Rudy.
Pernyataan Wamendagri Bima Arya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pihaknya sedang mendampingi Provinsi Kaltim secara khusus. "Ya Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik," ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Peringatan Terkait Anggaran
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengingatkan Rudy untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Kaltim termasuk daerah yang banyak mendapat catatan terkait pengelolaan APBD. "Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Jadi Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi," tegasnya.
Langkah Pengawasan
Kemendagri telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memantau aktivitas Gubernur Kaltim. Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) juga melakukan komunikasi untuk mengingatkan soal efisiensi anggaran. "Intinya, semangat efisiensi harus terus dipegang. Pemimpin itu harus yang paling terakhir senang. Pemimpin bukan berorientasi pada fasilitas, melainkan pada karya dan kinerja," kata Bima.
Harapan Kemendagri
Bima berharap Rudy dapat menyadari pentingnya prioritas anggaran. "Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali. Semua bisa disesuaikan. Jika tidak prioritas, batalkan saja. Jika tidak dirasakan warga, tidak usah dilanjutkan," imbuhnya. Kemendagri terus memberikan pandangan agar Rudy memperhatikan alokasi anggaran sesuai arahan efisiensi.
