KPK Soroti Kaderisasi Parpol, Ratusan Kepala Daerah Terjerat Korupsi
KPK Soroti Kaderisasi Parpol, Ratusan Kepala Daerah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti pentingnya perbaikan sistem kaderisasi partai politik (parpol) sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kaderisasi merupakan pilar utama untuk mencegah praktik korupsi sejak awal.

Peran Penting Parpol dalam Pencegahan Korupsi

Budi Prasetyo menyampaikan bahwa partai politik memiliki peran vital sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik. Selain itu, parpol juga bertanggung jawab melahirkan kader-kader terbaik bangsa yang akan mengisi jabatan strategis di lembaga legislatif maupun eksekutif.

"Untuk itu, penguatan sistem kaderisasi, pendidikan politik, serta rekrutmen politik yang transparan dan akuntabel menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi sejak hulu," ujar Budi kepada wartawan pada Senin (27/4/2026).

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Ia menambahkan, "Korupsi tidak selalu bermula ketika seseorang telah menjabat, tetapi kerap berakar sejak proses politik yang mahal, transaksional, dan minim integritas."

Data Penindakan KPK: Banyak Pelaku dari Politik

KPK mencatat bahwa dari tahun 2004 hingga 2025, terdapat 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi. Dari jumlah tersebut, 371 orang atau sekitar 19,02 persen merupakan anggota DPR/DPRD, menjadikannya salah satu dari tiga kelompok profesi dengan kasus tertinggi.

"Selain itu, terdapat 176 pelaku yang merupakan wali kota atau bupati, serta 31 lainnya yang melibatkan gubernur," ungkap Budi. Dalam setahun terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 11 kepala daerah.

Pentingnya Perbaikan Sistem Politik

Kondisi ini, menurut Budi, menunjukkan pentingnya perbaikan sistem politik dan kaderisasi agar jabatan publik benar-benar diisi oleh individu yang berintegritas. "Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan dan pencegahan sistem, tetapi juga perlu dibarengi dengan upaya pendidikan," tegasnya.

KPK berharap partai politik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kaderisasi, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga