Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan rencananya untuk bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 7 Mei 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan secara rinci seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan program pembangunan Sekolah Rakyat.
Laporan Pengadaan ke KPK
Gus Ipul menyampaikan hal ini saat ditanya mengenai hambatan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini juga mendapat perhatian khusus dari KPK terkait proses pengadaannya. Menanggapi pertanyaan apakah Kementerian Sosial (Kemensos) akan berkoordinasi dengan KPK, Gus Ipul menegaskan keterbukaan pihaknya.
"Tentu kami terbuka, dan jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati," ujar Gus Ipul di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Gus Ipul, pertemuan dengan KPK merupakan kesempatan baik untuk mengevaluasi pengadaan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan acuan untuk proses pengadaan barang dan jasa di masa mendatang, khususnya pada tahun 2026.
"Ini adalah kesempatan yang baik buat kami untuk melakukan evaluasi, sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026," katanya.
Koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian
Selain KPK, Gus Ipul juga berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Ia memastikan bahwa Kemensos akan terbuka untuk diaudit oleh berbagai lembaga penegak hukum.
"Kami akan berkoordinasi tentu ke kejaksaan, ke kepolisian, dan termasuk ke KPK. Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," pungkasnya.
