Wamensos Ajak Dunia Usaha Prioritaskan CSR Berbasis Pemberdayaan Sosial
Wamensos Ajak Dunia Usaha Prioritaskan CSR Berbasis Pemberdayaan

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara CSR Summit 2026 yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Paradigma Baru CSR

Agus Jabo mengungkapkan bahwa CSR tidak lagi boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif atau kegiatan karitatif sesaat. Sebaliknya, CSR harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional serta pembangunan sosial berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kementerian Sosial terus mendorong perubahan paradigma CSR dan TJSL dari pendekatan charity menjadi community development,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kolaborasi dan Sinergi

Dalam kesempatan tersebut, Wamensos mengajak para pimpinan perusahaan, BUMN, dunia usaha, dan filantropi untuk berkolaborasi dan membangun sinergi dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan. “Ini yang menjadi PR bersama dan forum CSR ini menjadi penting, karena kita harus berkolaborasi, harus bersinergi. Kembali ke belakang, menoleh ke belakang ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum hidup sejahtera,” kata Agus Jabo.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Landasan Regulasi yang Kuat

Agus Jabo menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Regulasi ini menjadi dasar bagi penguatan kolaborasi dunia usaha dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Prioritas pada Kelompok Rentan

Implementasi CSR kesejahteraan sosial diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan rentan, korban bencana, masyarakat miskin, dan kelompok lainnya yang mengalami kerentanan sosial. “Kementerian Sosial terus memperkuat peran sebagai fasilitator dan penghubung kolaborasi melalui penyediaan data dan regulasi, penguatan forum CSR, pendampingan mitra, peningkatan kapasitas, hingga pemberian apresiasi,” jelas Agus Jabo.

Harapan ke Depan

Agus Jabo berharap CSR di Indonesia tidak hanya menjadi simbol kepedulian perusahaan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, membuka akses kesempatan usaha, memperkuat pemberdayaan, serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. “Kami juga mengajak dunia usaha untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan filantropi dalam membangun model pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Pandangan dari Praktisi

Founder dan CEO The Iconomics, Bram S. Putro, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa CSR tidak cukup hanya dengan program pemberian bantuan karena tidak berorientasi pada keberlanjutan. “Dan forum hari ini penting, untuk memiliki pandangan yang sama untuk CSR ini. Pandangan harus berbeda dari fragmented ke kolaboratif, dari simbolik menjadi strategis, dari program jangka pendek menjadi jangka panjang,” tutup Bram.

Kegiatan CSR Summit 2026 ini dihadiri oleh Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hatta, Direktur Riset The Iconomics Alex Mulya, para pimpinan perusahaan, BUMN, dunia usaha, filantropi, narasumber dari kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga