Serapan Program BOP RT di Semarang Capai 95,6%, Warga Rasakan Manfaat Langsung
Pemerintah Kota Semarang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng, telah mengambil langkah strategis dalam menanggapi pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang mengenai alokasi Bantuan Operasional RT sebesar Rp 265,7 miliar. Pemkot menargetkan penyelesaian Peraturan Wali Kota tentang BOP RT senilai Rp25 juta dalam tiga minggu ke depan, dengan fokus pada penyempurnaan fleksibilitas penggunaan dana.
Manfaat Program Sudah Dirasakan Sejak Tahun Pertama
Di balik proses regulasi, Pemkot menegaskan bahwa manfaat program BOP RT telah dirasakan warga sejak tahun pertama pelaksanaan. Tidak hanya terkait serapan anggaran, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan di tingkat RT. "Kami ingin memastikan bahwa dana BOP RT tidak hanya untuk administrasi, tapi juga bisa dirasakan langsung warga untuk pembenahan lingkungan. Dan faktanya, dari laporan yang kami terima, manfaat itu sudah ada. Kami hanya perlu menyempurnakan aturan agar lebih fleksibel ke depan," kata Agustina dalam keterangan tertulis.
Dari sisi realisasi, tingkat serapan program tercatat mencapai 95,6 persen atau 10.157 dari total 10.621 RT. Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sisa anggaran yang tidak terserap hanya sekitar Rp5,46 miliar atau 2,1 persen dari total, menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.
Tanggapan terhadap Kritik dan Dampak Jangka Pendek
Menanggapi kritik dari Pansus DPRD terkait indikator makro seperti penurunan stunting, DBD, atau pengelolaan sampah, Pemkot menyatakan terbuka terhadap evaluasi. Namun, mereka menilai dampak jangka pendek sudah terlihat di tingkat lingkungan. "Manfaat makro seperti penurunan angka stunting tidak bisa terjadi dalam satu tahun. Butuh intervensi berkelanjutan. Tapi kami sudah melihat gerbongnya bergerak. Posyandu lebih hidup, lingkungan lebih bersih, warga lebih gotong royong. Itu adalah fondasi yang tidak kalah penting," ujar Agustina.
Pemkot menegaskan bahwa penyusunan Perwal bukan untuk mengubah arah program, melainkan menyempurnakan fleksibilitas penggunaan dana, termasuk usulan pemanfaatan untuk kebutuhan infrastruktur lingkungan skala kecil seperti pembelian pasir atau semen untuk perbaikan drainase kecil.
Testimoni Positif dari Ketua RT
Dengan tingkat serapan 95,6 persen, testimoni positif dari para ketua RT mendukung keberhasilan program. Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep, Sutriyoso, mengaku merasakan langsung dampaknya. "Dengan adanya BOP, kami bisa membeli perlengkapan kerja bakti dan mengadakan lomba kebersihan antar-RW. Warga jadi lebih antusias. Ini bukan dana yang mengambang," kata Sutriyoso.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua RT 03 RW 05 Kecamatan Ngaliyan, Wahab Sya'roni, yang menekankan peningkatan kualitas posyandu. "Posyandu di wilayah kami sekarang lebih teratur. Bayi dan balita rutin ditimbang. Ibu-ibu senang," tegasnya. Sementara itu, Ketua RT 08/RW 19 Kelurahan Sendangmulyo, Langgeng Sugiharjo, juga mengaku terbantu dan berharap bantuan Rp25 juta per tahun bisa segera cair pada 2026.
Manfaat Program Sepanjang 2025
Pemkot Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejumlah manfaat program sepanjang 2025, termasuk:
- Peningkatan frekuensi dan kualitas posyandu, dengan kader yang dapat menggelar kegiatan lebih rutin, melengkapi alat penimbangan, dan menyediakan makanan tambahan bagi balita.
- Revitalisasi gotong royong, dengan dana BOP yang dimanfaatkan untuk kerja bakti berkala dengan perlengkapan memadai seperti sapu, gerobak sampah, dan cat untuk fasilitas umum.
- Dukungan terhadap prioritas 'Semarang Bersih', termasuk pemilahan sampah, perawatan saluran kecil, dan pengurangan titik rawan banjir.
Program BOP RT di Semarang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar seremonial, melainkan investasi sosial yang mulai menuai hasil, meskipun perjalanan masih panjang. Komitmen Wali Kota untuk terus menyempurnakan regulasi memperkuat posisi RT sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat.
