Kebijakan WFH Satu Hari dalam Sepekan Dinilai Sulit Diterapkan Secara Menyeluruh
Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis energi global yang dipicu oleh perang Iran. Namun, penerapannya dinilai tidak akan mudah dilakukan secara menyeluruh.
Pendekatan Targeted Diperlukan
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyatakan bahwa kebijakan WFH tidak dapat diterapkan untuk semua sektor. "WFH ini tidak bisa diterapkan untuk semuanya, nggak semua sektor bisa," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com pada Kamis, 26 Maret 2026. Menurutnya, kebijakan ini harus dirancang secara targeted dan tidak massal, dengan fokus pada pengurangan biaya mobilitas dan operasional kantor, bukan sekadar memindahkan tempat kerja.
Trubus, yang juga merupakan Guru Besar Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa beberapa kementerian atau lembaga teknis yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat mungkin kesulitan menerapkan WFH. "Tapi ada kementerian yang nggak ada hubungannya dengan masyarakat, misalnya Bappenas atau Kementerian PANRB, itu bisa di-WFH-kan. Sedangkan yang teknis ya enggak bisa," jelasnya.
Tantangan di Sektor Swasta
Hal serupa juga terjadi pada sektor swasta, di mana penerapan WFH dinilai lebih rumit. Trubus mencontohkan perusahaan di bidang ekspor-impor yang tidak memungkinkan kerja dari rumah karena harus mempertimbangkan aspek produktivitas. "Karena swasta itu untuk melaksanakan WFH harus mempertimbangkan produktivitas," ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.
Keputusan Pemerintah dan Kajian Lanjutan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan bahwa keputusan WFH untuk ASN sudah final, meskipun pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan ini, selain bertujuan mengurangi konsumsi BBM, juga masih dalam kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Dengan demikian, meskipun WFH diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis energi, penerapannya memerlukan pertimbangan matang dan pendekatan yang tepat sasaran untuk memastikan efektivitas dan tidak mengganggu produktivitas sektor publik maupun swasta.
