Fraksi Golkar di MPR RI secara tegas meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil porsi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus mencari sumber pendanaan alternatif untuk program tersebut.
Mencari Sumber Dana Alternatif
"Jika program MBG terus berjalan, kami berharap Menteri Keuangan dapat mencari sumber pendanaan lain, sehingga program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu anggaran pendidikan," ujar Mekeng setelah diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
Mekeng menegaskan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan tersebut. Surat itu bertujuan agar dana pendidikan tidak terusik oleh program MBG.
"Semoga surat kami diterima dan ditanggapi secara positif," jelasnya.
Dukungan Terhadap MBG
Di sisi lain, Mekeng menyatakan tetap mendukung pelaksanaan program MBG. Ia menilai program ini memiliki banyak manfaat bagi anak-anak Indonesia. "Kami setuju dengan program MBG karena manfaatnya banyak. Namun, kami juga peduli terhadap pendidikan, karena pendidikan menyangkut prasarana, guru, dan berbagai aspek dasar lainnya," imbuhnya.
Ia menekankan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan alokasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan secara penuh. Ketentuan ini tidak boleh diubah atau ditafsirkan secara luas. "Sudah ada ketentuan 20% untuk pendidikan, dan tidak bisa diperluas dengan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan," ungkapnya.
"Pendidikan itu meliputi murid, guru, sekolah, dan fasilitasnya, semua merupakan satu kesatuan," tambahnya.
