Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial guna mendukung pemerataan ekonomi di kawasan tersebut.
Arahan dalam Silaturahmi Forkopimda
Pesan tersebut disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5). Tito menekankan bahwa kekompakan antarunsur pimpinan di daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
“Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).
Peran Strategis Sulawesi
Tito menilai Sulawesi memiliki peran krusial sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia yang didukung potensi sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, stabilitas di pulau ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud tanpa adanya situasi yang kondusif.
“Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman,” tegasnya.
Pelajaran dari Konflik Sosial
Pengalaman konflik sosial masa lalu di beberapa wilayah Sulawesi harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak. Tito menyarankan pola komunikasi informal dan pertemuan rutin untuk mempererat hubungan antaranggota Forkopimda. Kepala daerah juga diinstruksikan untuk memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga harmoni masyarakat. Menurutnya, FKUB terbukti efektif dalam memitigasi potensi gesekan yang berlatar belakang keagamaan agar tidak meluas.
Dukungan Anggaran dan Tim Penanganan Konflik
Dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu agar FKUB dapat menjalankan fungsi komunikasi secara optimal. Langkah ini krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan kembali Tim Penanganan Konflik Sosial di wilayah masing-masing. Instrumen ini berfungsi memantau indikasi awal ketegangan sosial sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” pungkas Tito.
Kehadiran Pejabat Tinggi
Kegiatan strategis ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi turut hadir untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan.
