Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan mengunggah grafik peta di media sosial Truth Social miliknya. Unggahan tersebut menampilkan Venezuela dengan bendera Amerika Serikat di dalamnya dan diberi label 'Negara Bagian ke-51'. Langkah ini dinilai sebagai provokasi politik yang serius, terutama mengingat situasi hubungan bilateral kedua negara yang sedang memanas.
Konteks Unggahan Trump
Dilansir dari AFP pada Rabu (13/5/2026), unggahan provokatif tersebut diterbitkan Trump saat dalam perjalanan menuju China untuk menghadiri KTT penting. Postingan itu muncul sehari setelah Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan bahwa negaranya 'tidak pernah' mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Pernyataan Rodriguez ini merupakan respons terhadap penangkapan pemimpin terguling Nicolas Maduro oleh pasukan AS pada bulan Januari lalu.
Reaksi Pemerintah Venezuela
Delcy Rodriguez, yang kini memimpin Venezuela, telah mengawasi pencairan hubungan dengan Amerika Serikat sejak mengambil alih kekuasaan. Ia mengesahkan reformasi yang membuka kembali sektor pertambangan dan minyak Venezuela bagi perusahaan asing, terutama dari AS. Namun, pihak oposisi Venezuela menuntut diadakannya pemilihan umum. Ketika ditanya pada 1 Mei tentang prospek pemilu baru, Rodriguez menjawab bahwa ia 'tidak tahu' dan mengatakan bahwa hal itu akan terjadi 'suatu saat nanti'.
Latar Belakang Rencana Trump
Sebelumnya, Trump pernah menyatakan kepada media AS, Fox News, bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian baru. Hal ini disampaikan setelah berbulan-bulan ia membual bahwa dirinya mengendalikan negara kaya minyak tersebut. Rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri AS sendiri, yang menganggapnya sebagai langkah imperialis yang tidak berdasar.
Hubungan antara AS dan Venezuela terus memanas sejak penangkapan Maduro. Sementara itu, Trump terus menggunakan retorika keras terhadap Venezuela, termasuk melalui unggahan di media sosial. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat citranya di hadapan pemilih menjelang pemilu mendatang.
