Said Abdullah Tekankan Pentingnya Jaga Kesehatan APBN di Tengah Konflik Global
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa menjaga stabilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang sangat krusial di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Ia memperingatkan bahwa dinamika global saat ini dapat berpotensi menekan stabilitas fiskal Indonesia jika tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat dan strategis.
Dorongan Realokasi Belanja Negara
Untuk memastikan fiskal tetap sehat, politisi dari PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah agar segera melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak. "Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja prioritas yang tidak mendesak," ujar Said dalam sebuah tayangan video yang diterima media, Rabu (1/4/2026).
Langkah ini dinilai penting agar ruang fiskal dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan perlindungan masyarakat. Said menilai bahwa realokasi tersebut dapat dilakukan pada pos belanja yang belum dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Selain realokasi, Said juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur dan bijaksana. Berdasarkan perhitungannya, posisi SAL saat ini mencapai sekitar Rp 370 triliun, yang dapat menjadi bantalan fiskal dalam menghadapi ketidakpastian global.
"SAL kita kan masih Rp 370 triliun. Nah, di BA BUN Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada Rp 67 triliun. Kalau (dari) Rp 370 triliun, (misal) kita pakai Rp 170 triliun, ditambah BGN Rp 67 triliun, artinya pemerintah masih punya Rp 237 triliun," jelasnya. Besaran SAL ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa perlu merasa panik, terutama mengingat sisa waktu tahun anggaran masih berjalan sembilan bulan lagi.
Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa setelah realokasi dilakukan, pemerintah tetap harus menjaga target inflasi dan depresiasi rupiah dengan membuat kebijakan bauran fiskal dan moneter yang terkoordinasi. "Perlu kebijakan bauran fiskal dan moneter dan ditampakkan ke publik kerja samanya, baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah," tegasnya.
Dengan kombinasi realokasi belanja, pemanfaatan SAL secara terukur, serta koordinasi kebijakan yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga daya tahan APBN sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
