DPR Kritik Kinerja KSP di Pemerintahan Prabowo: Jangan Hanya Jadi Humas Presiden
Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari pada Senin (13/4/2026). Dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, sejumlah anggota komisi secara terbuka mengkritik peran dan kinerja KSP di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira, yang memfasilitasi diskusi intens mengenai fungsi strategis lembaga kepresidenan ini.
Kritik Terhadap Fungsi Komunikasi dan Substansi
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menyampaikan kritik pedas terhadap peran KSP. Ia menegaskan bahwa KSP tidak boleh sekadar berfungsi sebagai humas presiden, tetapi harus memiliki indikator kualitas publikasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
"Mengenai keseimbangan fungsi komunikasi dan substansi. Kami berharap bahwa KSP tidak sekedar menjadi humas presiden, tapi harus ada indikator kualitas publikasi tersebut terhadap pemahaman masyarakat," ucap Dewi Asmara dalam rapat tersebut.
Dia menambahkan bahwa KSP perlu memperbaiki cara komunikasi agar informasi yang disampaikan lebih mudah dicerna oleh rakyat. "Karena kami lihat sebetulnya sudah bagus, pemberitaannya juga bagus, tapi barangkali mungkin harus ada indikator bagaimana sehingga nanti ke depannya bisa semakin memperbaiki supaya rakyat lebih mudah mencernanya," tuturnya.
Peran Krusial dan Hubungan Emosional dengan Presiden
Anggota Komisi XIII DPR Frederik Kalalembang juga menyoroti peran KSP yang dinilainya sangat krusial dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab KSP cukup besar karena mencakup semua lembaga kementerian, sehingga perlu diperkuat melalui fungsi deputi yang memonitor pelaksanaan program di tingkat kementerian.
"Kalau saya lihat tugas dan tanggung jawab KSP ini cukup besar karena ada di semua lembaga kementerian, sehingga harus diperkuat di sini adalah kedeputian, jadi Pak Deputi harus benar-benar memonitor gimana pelaksanaan kementerian lembaga," kata Frederik.
Lebih lanjut, Frederik menyoroti pentingnya hubungan emosional dan kedekatan antara KSP dengan Presiden Prabowo. Ia menilai KSP harus menjadi mata dan telinga presiden dalam menyampaikan program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan program perumahan kepada masyarakat.
"Kedua tentunya harus ada hubungan emosional kedekatan dengan presiden, karena kita tahu sekarang gimana MBG, gimana Koperasi Merah Putih, gimana perumahan yang ada saat ini, sehingga ini bisa menjelaskan ke masyarakat, nah kalau memang yang disampaikan kepala lembaga dari MBG-nya sendiri tidak terlalu nyambung ke masyarakat, tapi harusnya yang sampaikan itu dari KSP sebagai mata dan telinga dari Presiden," ujarnya.
Dorongan untuk Lebih Proaktif dan Menyelesaikan Ketegangan
Frederik juga mendesak agar KSP tidak hanya diam dalam menghadapi situasi terkait program-program Prabowo. Dia meminta KSP untuk aktif mencari celah dalam melaporkan perkembangan kepada presiden dan sekaligus menjelaskannya kepada masyarakat.
"Ini yang harus betul-betul supaya tidak hanya stuck atau diam, karena kalau KSP diam ya tidak diperhatikan, tidak dianggap, tapi KSP benar-benar mencari celah dan melaporkan kepada Presiden dan kemudian laporkan kepada masyarakat seperti ini lah keadaannya," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong KSP untuk dapat menyelesaikan ketegangan yang terjadi di dalam pemerintahan. "Memang perlu strategi yang ditampilkan itu bukan yang tambah panjang yang apa, saya kira kalau ada ketegangan itu bisa diselesaikan," imbuhnya.
Rapat ini menandai evaluasi serius DPR terhadap kinerja KSP, dengan harapan lembaga ini dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai pengawas dan pemantau implementasi kebijakan di seluruh kementerian.
