Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah untuk lebih tegas dalam menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Wewenang Satgas MBG Diperkuat
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menyatakan bahwa Satgas MBG kini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115. Perpres tersebut memperkuat koordinasi antara Satgas MBG di tingkat kabupaten dan provinsi, sehingga mereka dapat terlibat langsung dalam pengawasan.
“Sekarang ini Satgas sudah ada Perpres 115, itu salah satu isinya memperkuat koordinasi Satgas MBG kabupaten dan provinsi, langsung terlibat. Jadi, wewenang Satgas bisa inspeksi di daerah dengan didampingi BGN,” ujar Dony di Serang, Selasa (28/4/2026).
Mengatasi Keraguan Pemda
Dony mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah sering ragu-ragu untuk bertindak ketika menemukan masalah di lapangan. Dengan peraturan baru ini, Satgas dapat langsung turun mengecek kondisi SPPG dan memberikan rekomendasi kepada BGN untuk menjatuhkan sanksi jika diperlukan.
“Pemda merasa tak bisa campur tangan, padahal bisa koordinasi. Ini yang kita jembatani. Maka, ada keengganan karena merasa overlapping tugas, padahal itu sudah masuk tugas,” jelas Dony. Ia menambahkan, “Makanya ada penekanan jangan ragu-ragu, masuk ke BGN dan kerjasama dengan korwil untuk sidak. Itu boleh sebatas ada personel BGN yang dampingi. Yang menutup itu BGN, bisa dari rekomendasi Satgas.”
Pengawasan Bersama untuk MBG
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, melaporkan bahwa saat ini sudah terdapat 1.084 dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa pengawasan program MBG tidak dapat dilakukan oleh BGN sendirian, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
“Kita berharap kita mengawasi sama-sama, rakyat mengawasi, sekolah mengawasi, pemerintah daerah mengawasi, kita saling mengingatkan. Sehingga program yang sangat mulia ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak Indonesia,” kata Dadang.
Dukungan Pemerintah Daerah
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan bahwa daerah memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program MBG. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini merupakan program pertama yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar.
“Ini program pertama dan multiplier effect-nya akan besar sekali. Kami mendukung program ini dan kami juga harus ikut mengawasi kegiatan yang ada, sehingga program ini bisa tersentuh sesuai dengan harapan Bapak Presiden,” ujar Dimyati.
Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang baik antara BGN, Satgas, dan pemerintah daerah, diharapkan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
