DPW PPP Se-Indonesia Desak Evaluasi dan Penggantian Sekjen Taj Yasin
Dalam perkembangan politik internal yang menegangkan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia secara resmi mendesak Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen), Taj Yasin. Desakan ini muncul dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring melalui Zoom pada Kamis (16/4/2026), yang diikuti oleh jajaran pimpinan DPW dari seluruh wilayah Indonesia.
Alasan Desakan Penggantian Sekjen
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menyatakan bahwa terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kinerja organisasi. Mantan Wakil Menteri Agama itu menekankan bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya. "Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi," ujar Saiful dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/4/2026).
Lebih lanjut, Saiful menilai bahwa Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang menghambat kerja organisasi, yang menurutnya sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai. "Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian," tegasnya.
Dukungan dan Kritik dari Daerah
Dalam forum rapat tersebut, para perwakilan daerah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Sekjen yang dinilai tidak sejalan dengan arah kepemimpinan partai dan justru menghambat jalannya organisasi. Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas. "Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai," kata Mulyadi.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk untuk keperluan verifikasi partai. "Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik," ujar Eka.
Implikasi bagi Soliditas Partai
Desakan dari daerah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang. Rapat koordinasi tersebut, yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia, juga membahas agenda utama lainnya seperti persiapan musyawarah cabang di masing-masing daerah. Dengan tekanan ini, DPP PPP diharapkan dapat mengambil keputusan cepat untuk memastikan kelancaran operasional dan strategi partai dalam menghadapi tantangan politik ke depan.
