Jabatan Kaster TNI Kembali Dihidupkan Setelah Sempat Dihapus di Era Gus Dur
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menunjuk Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Keputusan ini menandai kemunculan kembali jabatan yang sebelumnya dihapus pada masa pemerintahan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Mutasi dan Penunjukan Letjen Bambang Trisnohadi
Dalam surat mutasi yang terlihat pada Rabu (11/3/2026), Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi ditetapkan sebagai Kaster TNI. Sebelumnya, Letjen Bambang menjabat sebagai Pangkogabwilhan III. Sementara itu, posisi Pangkogabwilhan III kini diisi oleh Mayjen Lucky Avianto, yang sebelumnya memegang jabatan Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah telah mengonfirmasi mutasi ini. Aulia menegaskan bahwa mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa, dilakukan dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi.
Sejarah dan Perubahan Nama Jabatan Kaster TNI
Jabatan Kaster TNI ini memiliki sejarah panjang. Awalnya, posisi ini bernama Kepala Sosial Politik (Kasospol) TNI, seperti tercatat dalam Laporan Hak Asasi Manusia 2003 yang diterbitkan oleh Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dalam perjalanannya, nama jabatan berubah menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.
Jabatan ini bertanggung jawab menjalankan peran kekaryaan TNI di bidang sosial politik. Beberapa tokoh yang pernah mengemban jabatan ini termasuk Agus Widjojo hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Reformasi TNI di Era Gus Dur dan Penghapusan Kaster
Pada era reformasi, Presiden Gus Dur melakukan serangkaian perubahan besar di tubuh TNI. Salah satu langkah signifikan adalah penghapusan jabatan Kaster TNI pada tahun 2001. Proses reformasi ini bertujuan untuk menyesuaikan institusi militer dengan tuntutan demokrasi dan transparansi.
Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan bahwa mutasi saat ini dilakukan agar organisasi TNI tetap adaptif terhadap tantangan tugas yang dinamis. Setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.
Dengan dihidupkannya kembali jabatan Kaster TNI, langkah ini mencerminkan upaya TNI untuk terus menyesuaikan struktur organisasinya dengan kebutuhan zaman, sambil tetap menghormati sejarah dan reformasi yang telah dilakukan sebelumnya.
