Polemik Pengadaan 21.800 Motor Listrik BGN, DPR Akan Minta Penjelasan Mendalam
Pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah memicu polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, berencana meminta penjelasan resmi dari BGN terkait hal ini.
Permintaan Penjelasan dari DPR
Neng Eem menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggaran untuk motor listrik tersebut. "Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kejelasan informasi sangat krusial untuk menepis spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.
Pentingnya Transparansi dalam Program MBG
Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
"Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan," tegasnya.
Penjelasan dari Kepala BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, telah memberikan penjelasan terkait pengadaan motor listrik ini. Dia menyebutkan bahwa pembelian kendaraan roda dua untuk Kepala SPPG merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu, dengan tujuan mendukung operasional Program MBG.
Total motor listrik yang dibeli adalah 21.800 unit, dengan harga beli per unit di bawah harga pasaran. "Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dia juga menjelaskan bahwa target pembelian sebenarnya adalah 24.400 unit, namun realisasinya hanya mencapai 21.800-an unit. Pengadaan ini telah menjadi sorotan setelah video viral menunjukkan gudang berisi motor berlogo BGN, yang memicu pertanyaan publik tentang akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
