Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kritik Langkah Bupati Malang Lantik Anak Jadi Kepala Dinas
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara tegas mengkritisi tindakan Bupati Malang, HM Sanusi, yang melantik anak kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hasto menilai langkah ini tidak elok dan bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan.
Fraksi PDIP DPR Diminta untuk Mengkritisi Pelantikan Tersebut
Dalam pernyataannya di Sekolah Partai PDIP di Jakarta pada Sabtu (18/4/2026), Hasto meminta Fraksi PDIP di DPR untuk mengkritisi pelantikan tersebut. "Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut," ujar Hasto dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa praktik semacam ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. "Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang 'kurang elok' ya. Bapaknya Bupati, anaknya Kepala Dinas ya," tambah Hasto, menyoroti aspek budaya dan etika dalam kepemimpinan.
Pelantikan Anak Bupati dalam Rangka Mutasi dan Rotasi Pejabat
Sebelumnya, Bupati Malang HM Sanusi telah melantik 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Senin (13/4/2026). Pelantikan ini termasuk anak kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam sambutannya, Sanusi meminta semua pejabat yang dilantik untuk menjaga integritas dan bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat.
Sanusi berargumen bahwa rotasi dan mutasi adalah hal biasa dalam birokrasi, dengan mengatakan, "Berikan pelayanan terbaik buat masyarakat," sebagai pesan utama dalam acara tersebut. Namun, Hasto menilai bahwa penunjukan anak sendiri ke posisi strategis seperti ini melampaui batas-batas normal rotasi birokrasi.
Implikasi terhadap Sistem Meritokrasi dan Keadilan Sosial
Kritik dari Sekjen PDIP ini menyoroti pentingnya menjaga sistem meritokrasi dalam pemerintahan daerah. Meritokrasi, yang menekankan penempatan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, dianggap sebagai kunci untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan adil. Pelantikan berdasarkan hubungan keluarga dapat mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan yang inklusif.
Hasto Kristiyanto, yang dikenal vokal dalam isu-isu politik dan pemerintahan, menegaskan bahwa partainya akan terus mengawasi praktik-praktik serupa di berbagai daerah. "Ini bukan sekadar masalah satu kasus, tetapi tentang prinsip yang harus kita pertahankan untuk kemajuan bangsa," tegasnya, mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan.
Insiden ini juga memicu diskusi publik mengenai etika dalam birokrasi dan peran partai politik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dengan volume berita yang meningkat, diharapkan kritik ini dapat mendorong evaluasi lebih lanjut terhadap proses pengangkatan pejabat di Indonesia.
