Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM. Sistem ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data lintas sektor. Namun, Bima juga menyampaikan catatan kritis terkait kondisi data pelaku usaha di daerah yang masih carut-marut. Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Ego Sektoral Jadi Tantangan Utama
Bima menyoroti persoalan ego sektoral data UMKM antar organisasi perangkat daerah (OPD). Masalah ini masih menjadi tantangan besar di lapangan. Perbedaan data yang signifikan dinilai menyulitkan pemerintah dalam menyusun langkah pembinaan yang tepat sasaran. "Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem," ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Menurut Bima, ketidaksinkronan data ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) sering kebingungan dalam memberikan pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar. Terlebih, karakteristik dan kebutuhan setiap pelaku UMKM sangat beragam. "UMKM ini memang variannya beda-beda Pak, … Pendekatannya lain, ritmenya juga lain," tambahnya.
Solusi Integrasi Data dan Kolaborasi
Kehadiran SAPA UMKM dinilai sebagai langkah maju untuk menghadirkan satu basis data yang terintegrasi. Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas. "Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju," jelasnya.
Peran Kepala Daerah Menjadi Kunci
Meski platform digital sudah tersedia, Bima menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini tetap berada di tangan kepala daerah. Pemda dituntut aktif memperbarui dan memutakhirkan data secara berkelanjutan karena merekalah yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Di akhir penyampaiannya, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal ketat implementasi sistem baru ini agar berjalan optimal di seluruh daerah. "Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah," tandasnya.
