Legislator Usul Pemerintah Biayai BPJS Semua Rakyat, Ungkit Motor Trail
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah membiayai iuran BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki kemampuan finansial untuk menanggung jaminan pelayanan kesehatan tersebut secara menyeluruh.
Usulan dalam Rapat Kerja dengan Menkes dan Mensos
Pernyataan Charles disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Usulan ini muncul di tengah pertanyaan anggota Komisi IX DPR mengenai kondisi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang masih nonaktif dan belum direaktivasi.
"Ini apa nggak lebih baik, saya sering sampaikan di forum ini, sudahlah pemerintah biayai saja semuanya Pak, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah, mampu nggak? Mampu kok Pak," tegas Charles selama rapat tersebut.
Rincian Biaya dan Data Peserta BPJS
Charles kemudian merinci biaya yang diperlukan pemerintah untuk membayar iuran BPJS seluruh rakyat. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan bahwa saat ini terdapat 284,6 juta peserta BPJS, dengan sekitar 20% di antaranya mengalami status nonaktif.
"Ada 284,6 juta peserta Pak, yaitu 98,7% penduduk, yang nonaktif Pak hari ini pak 58,32 juta, 20% nonaktif Pak hari ini Pak, ya, jadi yang sudah dibiayai selama ini 96,63 juta ya," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh perusahaan atau negara sebagai penyelenggara negara dapat dipisahkan. Dengan demikian, terdapat 225,94 juta orang yang harus ditanggung oleh pemerintah.
"Kita lepaskan lah yang PPU, karena dibiayai perusahaan dan negara karena sebagai penyelenggara negara, jadi kalau 284,6 juta peserta dikurangi PPU baik penyelenggara negara atau badan usaha, maka ada 225,94 juta orang," jelas Charles.
Perhitungan Anggaran Tahunan dan Kritik terhadap Program Lain
Jumlah tersebut kemudian dikalikan dengan iuran bulanan sebesar Rp 42 ribu selama 12 bulan, menghasilkan total anggaran sekitar Rp 113 triliun per tahun. "Maka Rp 113 triliun per tahun Pak, mampu nggak negara? Mampu Pak," imbuhnya.
Charles juga menyinggung program pemerintah lain yang dinilai memakan anggaran lebih besar. Dia mengungkit pengadaan motor trail listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini ramai disorot publik.
"Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu kok, mampu Pak, program lain malah dipakai beli motor trail Pak, ini buat kesehatan rakyat Pak, mampu Pak," tuturnya, menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk kesehatan masyarakat.
Usulan ini menimbulkan diskusi lebih lanjut mengenai prioritas pembiayaan kesehatan di Indonesia, terutama dalam konteks meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi seluruh warga negara.
