Samin Tan Ditahan, Kejagung Ungkap Fakta Korupsi Tambang
Kejaksaan Agung tetapkan Samin Tan sebagai tersangka korupsi pengelolaan tambang PT AKT di Kalteng. Ia diduga sebagai beneficial owner dan terlibat penambangan ilegal hingga 2025.
Kategori : Korupsi
Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang Ilegal, Kejagung Tetapkan
Kejaksaan Agung menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara ilegal oleh PT AKT sejak 2017 hingga 2025, yang diduga merugikan negara.
Italia Sita Aset Rp 339 Miliar Milik Ursula Andress
Otoritas keuangan Italia menyita aset senilai 20 juta Euro milik aktris Ursula Andress yang diduga berasal dari tindakan kriminal. Penyitaan dilakukan setelah pengaduan dari Swiss.
Kejagung Geledah Tempat Kasus Korupsi Tambang Samin Tan
Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi di Kalteng, Jakarta, dan daerah lain terkait kasus korupsi pengelolaan tambang batu bara yang menjerat pengusaha Samin Tan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Nurhadi Tantang Jaksa Mubahalah, Sidang Vonis Segera
Eks Sekjen MA Nurhadi membacakan duplik di sidang akhir kasus gratifikasi dan TPPU. Dia menantang jaksa mubahalah dan klaim tak bersalah dengan pembuktian terbalik harta Rp 66,9 miliar.
Eks Penyidik KPK Desak Transparansi Soal Tahanan Rumah Yaqut
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan Praswad Nugraha menilai permintaan maaf lembaga antirasuah tidak cukup. Mereka mendesak KPK mengungkap pemberi ide dan dugaan intervensi politik dalam pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Samin Tan, Dulu Lolos KPK, Kini Tersangka Korupsi Tambang
Samin Tan, mantan orang terkaya Indonesia, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pengelolaan tambang di Kalteng. Dulu ia bebas dari kasus suap KPK.
KPK Minta Maaf Atas Polemik Tahanan Yaqut Cholil Qoumas
KPK menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan publik terkait perubahan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji. Deputi Asep Guntur Rahayu menegaskan keputusan itu strategi penyidikan.
Kejagung Sita Aset Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang
Kejaksaan Agung akan menyita aset Samin Tan, beneficial ownership PT AKT, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan tambang di Murung Raya, Kalteng. Penyidik juga melacak aset perusahaan dan afiliasinya untuk pemulihan kerugian negara.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kolusi Samin Tan-Pejabat dalam Korupsi Tambang Kalteng
Kejaksaan Agung mengungkap Samin Tan bekerja sama dengan pejabat negara untuk mendapatkan dokumen perizinan tambang ilegal PT AKT di Murung Raya, meski izinnya telah dicabut sejak 2017.
Kejagung Tetapkan ST Tersangka Korupsi Tambang Kalteng
Kejaksaan Agung menetapkan ST, beneficial owner PT AKT, sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan tambang batu bara ilegal di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penyidikan melibatkan penggeledahan di beberapa provinsi.
Nurhadi Tantang Jaksa Mubahalah, Klaim Tak Bersalah
Mantan Sekretaris MA Nurhadi siap diazab atas kasus gratifikasi dan TPPU, menantang jaksa untuk mubahalah karena merasa dikriminalisasi tanpa bukti.
Pengacara Laporkan KPK ke Dewas Soal Tahanan Rumah Gus Yaqut
Pengacara Immanuel Ebenezer alias Noel, Aziz Yanuar, melaporkan KPK ke Dewan Pengawas karena dugaan tebang pilih dalam pengalihan tahanan rumah tersangka korupsi haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Hoaks Dedi Mulyadi Dirawat di RS Beredar di Medsos
Beredar kabar hoaks bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dirawat di rumah sakit. Tim Cek Fakta Kompas.com telah membuktikan informasi tersebut tidak benar.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Nurhadi Siap Terima Azab Jelang Vonis Kasus TPPU
Eks Sekretaris MA Nurhadi menyatakan kesiapannya menerima azab jika berdusta, menjelang sidang vonis kasus gratifikasi dan TPPU yang digelar pekan depan.
Nurhadi Minta Bebas, Klaim Transaksi Murni Bisnis Pribadi
Mantan Sekretaris MA Nurhadi meminta dibebaskan dari tuntutan 7 tahun penjara kasus gratifikasi dan TPPU. Pengacaranya klaim semua transaksi murni bisnis pribadi.
KPK Bantah Intervensi Pengalihan Tahanan Yaqut
KPK menegaskan tidak ada campur tangan pihak luar dalam pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas, menyebut keputusan murni berdasarkan KUHAP dan strategi perkara.
KPK: Pengalihan Penahanan Bukan karena Hari Raya, Tapi Strategi
KPK menegaskan kebijakan pengalihan penahanan, termasuk untuk mantan Menag Yaqut, didasarkan pada strategi penanganan perkara, bukan faktor hari raya keagamaan.
Sidang Putusan Nurhadi Kasus Gratifikasi-TPPU 1 April
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan putusan untuk mantan Sekretaris MA Nurhadi terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang pada 1 April 2026. Nurhadi sebelumnya dituntut 7 tahun penjara.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Minta Maaf Atas Kegaduhan Tahanan Rumah Yaqut
KPK menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan publik terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji.
KPK Temukan Modus Penipuan Surat Panggilan Palsu di Jatim
KPK mengimbau masyarakat waspada terhadap peredaran surat panggilan palsu yang mengatasnamakan lembaga tersebut di Jawa Timur. Surat tersebut memanggil perusahaan untuk dimintai keterangan dengan nomor palsu.
Polemik Tahanan Rumah Yaqut, DPR Minta KPK Jelaskan Alasan
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta KPK memberikan penjelasan terbuka soal alasan pengalihan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Ia khawatir langkah ini memicu spekulasi dan diskriminasi.
ICW Kritik Tahanan Rumah Yaqut, Khawatir Jadi Preseden
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pengalihan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas berpotensi memicu efek bola salju. Permintaan serupa sudah diajukan oleh Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Tahanan Rumah Yaqut Picu Keinginan Serupa dari Tahanan Lain
Pengalihan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas memicu tahanan KPK lain seperti Gubernur Riau Abdul Wahid untuk mengajukan permohonan serupa, sementara KPK membantah tindakan tersebut dilakukan sembunyi-sembunyi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Maduro Hadapi Sidang Kedua di AS, Tuduhan Narkoterorisme
Eks Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali hadir di pengadilan AS untuk sidang lanjutan kasus perdagangan narkoba dan senjata, dengan klaim diri sebagai 'tawanan perang'.
KPK: Progres Kasus Korupsi Kuota Haji Sangat Bagus
KPK mengumumkan progres penyidikan kasus korupsi kuota haji yang menjerat eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sangat bagus. Hasilnya akan disampaikan pada Senin, 30 Maret 2026.
Tahanan Rumah: Status Yaqut dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Istilah tahanan rumah ramai diperbincangkan setelah status penahanan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 diubah oleh KPK.
Abdul Wahid Minta Jadi Tahanan Rumah Tiru Yaqut
Penasihat hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan permohonan pengalihan penahanan ke tahanan rumah, mengacu pada kasus mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan berlangsung di PN Tipikor Pekanbaru.
Viral Mobil Pelat Merah 'B' Mudik, Bukan Milik Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta menegaskan mobil berpelat merah 'B' yang viral diduga dipakai mudik bukan aset mereka. Pengecekan sistem e-KDO membuktikan kendaraan tersebut milik instansi lain.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
PBNU Dukung KPK Percepat Proses Hukum Kasus Korupsi Haji
A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin mendukung langkah KPK mempercepat proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Page 7 of 45
