Mensos Ungkap 46.000 Siswa Akan Belajar di Sekolah Rakyat Tahun Ini
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa Sekolah Rakyat diperkirakan akan menampung hingga 46.000 siswa pada tahun ini. Angka tersebut merupakan gabungan dari jumlah siswa tahun lalu dan tambahan peserta didik baru yang direncanakan.
Proyeksi Jumlah Siswa Meningkat Signifikan
Gus Ipul menjelaskan bahwa pada tahun lalu, Sekolah Rakyat telah menampung hampir 16.000 siswa. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 30.000 siswa baru. "Kalau 30.000 siswa ditambah dengan sekitar hampir 16.000 dari tahun lalu, maka tahun ini akan ada 46.000 siswa yang mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul dalam keterangannya di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).
Sistem Penjangkauan Tanpa Pendaftaran Biasa
Saat ini, proses seleksi untuk guru dan tenaga kependidikan tahun ajaran 2026-2027 sedang berlangsung. Namun, untuk siswa, tidak ada mekanisme pendaftaran konvensional. "Kita tidak membuka pendaftaran untuk siswa Sekolah Rakyat, melainkan melakukan penjangkauan," tegas Gus Ipul.
Sistem ini menargetkan keluarga-keluarga yang masuk dalam desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga yang paling tidak mampu," tambahnya.
Peringatan Terhadap Penipuan dan Penyimpangan
Karena tidak ada proses pendaftaran resmi, masyarakat diimbau untuk tidak tertipu oleh pihak-pihak yang meminta uang untuk masuk ke Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa seleksi siswa harus dilakukan secara selektif dan transparan.
"Untuk itu, tidak perlu masyarakat melakukan pendekatan apalagi sampai mau membayar. Itu adalah penipuan. Ikuti saja proses yang ada," pesannya.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari praktik suap-menyuap dalam proses seleksi. "Jangan ada titipan, jangan ada sogok-menyogok, dan jangan ada penyimpangan dalam proses seleksi Sekolah Rakyat," tegas Gus Ipul.
Dengan sistem penjangkauan ini, diharapkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu dapat lebih terjamin dan tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat.
