Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Sejak tahun 2025, tercatat sebanyak 11 kali OTT yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota. Wiyagus menegaskan bahwa fenomena ini merupakan alarm keras bagi semua pihak.
Pernyataan Wamendagri dalam Peluncuran Bahan Ajar Antikorupsi
Hal tersebut disampaikan Wiyagus dalam acara Peluncuran Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Menurutnya, peluncuran bahan ajar ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistemik.
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Wiyagus juga mengungkapkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menunjukkan penurunan signifikan. Pada tahun 2023, IPK Indonesia berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin sejak tahun 2019. Peringkat Indonesia pun berada di posisi 115 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Lebih lanjut, Wiyagus menyebutkan bahwa OTT terhadap kepala daerah merupakan anomali integritas. Sepanjang tahun 2023-2024, KPK menangkap tangan 11 kepala daerah dengan berbagai modus. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus melalui upaya preventif, salah satunya pendidikan antikorupsi.
Pendidikan Antikorupsi Sejak Usia Dini
Wiyagus menegaskan bahwa korupsi adalah penyakit karakter. Oleh karena itu, obatnya bukan hanya jeruji besi, melainkan juga pendidikan yang membentuk karakter antikorupsi. Pendidikan antikorupsi sejak usia dini, khususnya di PAUD dan sekolah dasar, diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Ia berharap integritas dapat mendarah daging pada generasi penerus bangsa.
Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter sejak dini, sejalan dengan Asta Cita Presiden.
