Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadang Hendrayudha, meminta pemerintah daerah di Banten untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembuatan platform digital yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengaduan.
Platform Digital untuk Transparansi
Dadang menjelaskan bahwa melalui platform tersebut, kepala daerah dapat memantau secara langsung jumlah dapur yang beroperasi, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), model dapur, jumlah penerima manfaat, dan menu yang disajikan setiap hari. "Kepala daerah bisa langsung melihat jumlah dapur yang ada melalui platform digital, bahkan bisa melihat langsung ke lokasi eksak SPPG tersebut. Di situ akan kelihatan model dapurnya, jumlah penerima manfaatnya, dan yang paling penting adalah SPPG wajib mengunggah menunya setiap hari sehingga semua bisa mengawasi," ucapnya usai rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Banten di Kota Serang, Rabu (22/4/2026).
Peran Kepala Daerah dan Satgas
Menurut Dadang, kepala daerah memiliki peran krusial dalam memastikan program Presiden Prabowo Subianto ini berjalan optimal. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) diharapkan dapat mempermudah koordinasi pelaksanaan MBG. "Kami meminta kepada para kepala daerah, Gubernur, Wali Kota, hingga Bupati, termasuk Satgas yang sudah dibentuk, untuk bersama-sama dengan kami mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini," katanya.
Evaluasi Berkelanjutan
Dadang menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan MBG, termasuk dengan mengumpulkan pengelola SPPG. "Intinya adalah kami melakukan evaluasi terus. Kemarin sore kami sudah kumpulkan mitra yayasan. Kami sampaikan bahwa program ini orientasinya sosial, walaupun ada profit, tetapi orientasi utama adalah sosial. Hak mereka sudah dikasihkan, nah sekarang kewajiban mereka yaitu menyiapkan dapur yang sesuai standar kita," ujarnya.
Dukungan Gubernur Banten
Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayahnya. Ia akan menindaklanjuti semua saran dan arahan dari BGN. "Alhamdulillah kita diberi ruang bersama untuk mengawasi pelaksanaan MBG di Provinsi Banten. Insya Allah kami akan tindaklanjuti dengan seluruh satgas yang ada di Banten," katanya.
Andra melaporkan bahwa saat ini sudah ada 2,7 juta penduduk penerima manfaat MBG di Banten, meliputi balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. "Program ini luar biasa, alhamdulillah di Banten, sudah mencapai 2,7 juta penerima manfaat, dan akan terus bertambah. Ini bantuan nyata dari pemerintah pusat untuk pemenuhan gizi," pungkasnya.
