Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa tidak semua kepala daerah memiliki kinerja yang buruk. Meskipun terdapat beberapa di antaranya yang terjerat masalah hukum, masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu (25/4/2026).
Penghargaan Sebagai Metode Peningkatan Kinerja
Tito menjelaskan bahwa pemberian penghargaan merupakan salah satu cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah. "Jadi, pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal," ujar Tito. Indonesia saat ini memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jumlah ini menunjukkan besarnya skala pemerintahan sekaligus kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
"Di satu sisi kita bangga dengan negara yang besar dan luas, dan sistem pemerintahan yang banyak, di sisi lain ini menimbulkan kompleksitas juga dengan berbagai permasalahan daerah masing-masing," sambungnya. Tantangan yang dihadapi kepala daerah tidaklah mudah, meskipun masing-masing telah diberikan kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan untuk memajukan wilayahnya.
Tidak Bisa Digeneralisasi
Tito juga menyinggung adanya sejumlah kepala daerah yang tersandung masalah hukum. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa digeneralisasi sebagai gambaran seluruh kepala daerah. "Nah memang kita prihatin dengan ada beberapa sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita yang terkena masalah hukum," ujarnya. "Saya hanya berpikir bahwa yang terkena masalah hukum tidak harus menggeneralisir semua kepala daerah itu buruk. Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang turun ke lapangan, bertemu masyarakat," sambungnya.
Menurutnya, prestasi kepala daerah yang berkinerja baik perlu mendapat eksposur agar diketahui publik. Ia mengingatkan peran media yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. "Persoalannya adalah kita jangan sampai, rekan-rekan, sahabat kita yang mungkin terkena masalah hukum, atau mungkin diberitakan melakukan inefisiensi dalam mengelola anggaran, itu kemudian menghapus prestasi-prestasi, kinerja yang bagus yang dibuat oleh kepala daerah yang bagus," ungkapnya.
Pentingnya Eksposur Prestasi
"Sehingga oleh karena itu perlu ada exposure, harus ada pemberitaan sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan orang tidak tahu, di tengah sekarang arus yang transparan situasi yang serba terbuka, dan pengaruh media sangat kuat untuk mempengaruhi opini publik," imbuh dia. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawasi pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dinilai efektif ialah mendorong kompetisi sehat antar kepala daerah.
"Metode yang terbaik menurut pendapat saya adalah membuat iklim yang kompetitif, saling bersaing secara sehat," tuturnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kinerja daerah melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan pemberian penghargaan berbasis capaian kinerja.
Regulasi dan Kategori Penghargaan
Pelaksanaan program ini juga diperkuat oleh regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam ajang ini, sejumlah pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera akan mendapatkan apresiasi dalam empat kategori utama, yaitu Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta Entrepreneur Government/Creative Financing. Pelaksanaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan nasional yang akan digelar di enam pulau di Indonesia.
Forum Akselerator Negeri
Selain seremoni penghargaan, acara ini juga akan menghadirkan Forum Akselerator Negeri, sebuah platform kolaboratif yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, hingga masyarakat umum dalam satu forum dialog dan aksi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dan Forum Akselerator Negeri akan menghadirkan Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Gintings, sebagai moderator. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, dan Badan Pusat Statistik RI. Seluruh kepala daerah se-Sumatera, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, turut hadir dalam acara tersebut.
