Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sekadar upacara tahunan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus diimplementasikan dalam pengabdian, termasuk oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Pancasila sebagai Nilai Hidup dalam Pelayanan
“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Rini meminta jajaran ASN dari pusat hingga daerah menciptakan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan rakyat merasa ditinggalkan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan core values ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Tema Hari Lahir Pancasila 2026
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’. Tema ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban atas perdamaian dunia. Pancasila merupakan ‘jangkar moral’ dalam menghadapi turbulensi global, seperti disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik.
Rini menjelaskan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan adat bangsa yang dirangkum oleh Presiden Pertama RI, Soekarno, saat diasingkan ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, dibacakan dalam pidato monumental pada Sidang BPUPKI tahun 1945. Istilah Pancasila diperkenalkan pada 1 Juni 1945, yang kemudian menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa.
Implementasi Pancasila dalam Kebijakan
Ia menambahkan, segala kebijakan dan proses pemerintahan harus dipagari oleh nilai-nilai Pancasila agar bangsa tidak kehilangan jati diri. Nilai musyawarah dan mufakat tercermin dari keharusan pemerintah melibatkan seluruh lapisan masyarakat saat merumuskan kebijakan. Contohnya, dalam menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah harus melibatkan akademisi, LSM, dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.
Pancasila sebagai Bintang Penuntun
Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto menegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah ancaman fragmentasi global, Indonesia tetap kokoh dengan keberagaman lebih dari 17.000 pulau, beragam adat, suku, bahasa, dan agama. Kemajuan teknologi dapat menjerumuskan ke arah negatif, sehingga Purwadi mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas Purwadi.
