MenPAN-RB Soroti Pentingnya Transformasi Pemerintah Digital
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat melalui transformasi menuju pemerintah digital. Dalam keterangannya pada Senin, 6 April 2026, Rini menjelaskan bahwa pemerintah digital bukan sekadar penggunaan teknologi dalam birokrasi, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Transformasi Mendasar untuk Layanan Publik
Rini mengungkapkan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi kinerja pemerintah, dengan pendekatan Human-Centered Design in Government. "Melalui pemerintah digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih terpercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik," ujarnya. Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
Tiga Komponen Utama Akselerasi Pemerintah Digital
Lebih lanjut, Rini merinci tiga komponen utama untuk mempercepat transformasi pemerintah digital:
- Penguatan Konsolidasi Kelembagaan: Diperlukan penataan peran kementerian dan lembaga terkait guna mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi digital.
- Portal Layanan Digital Terpadu: Membangun Digital Public Infrastructure (DPI) dan layanan digital tematik prioritas dengan orkestrasi dan kolaborasi lintas Kementerian Koordinator. Interoperabilitas layanan dari lahir sampai meninggal memerlukan penggunaan Digital ID, Data Exchange, dan Digital Payment.
- Perpres Pemerintah Digital: Sebagai penguatan regulasi untuk menjawab tantangan melalui dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk konsolidasi anggaran dan sinkronisasi kebijakan.
Manfaat dan Potensi Pemerintah Digital
Rini menyampaikan bahwa pemerintah digital berpotensi sebagai instrumen efisiensi negara, mengurangi duplikasi sistem dan belanja TIK, serta menekan kebocoran anggaran secara sistemik. Di sisi lain, pemerintah digital digunakan sebagai instrumen keadilan distribusi bansos dan subsidi agar tepat sasaran, dengan intervensi berbasis data, bukan asumsi. Ia mencontohkan penerapan di Filipina yang berhasil memangkas proses perizinan usaha hingga 80 persen setelah integrasi Digital ID.
Dukungan dari Penasihat Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Luhut Pandjaitan menekankan bahwa pemerintah digital dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses birokrasi, namun memerlukan kerja sama antar kementerian dan lembaga. "Penggunaan teknologi akan banyak membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan," katanya.
Transformasi ini tidak hanya fokus pada pembuatan aplikasi atau teknologi canggih, tetapi juga pada percepatan reformasi struktural yang mendukung setiap layanan, aplikasi, dan program prioritas pemerintah.
