Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan kronologi serta dinamika awal mula keterlibatan Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP). Inisiatif internasional yang awalnya dibentuk untuk membantu warga Palestina di Jalur Gaza tersebut, kini diakui tengah mandek akibat imbas eskalasi geopolitik global.
Latar Belakang Board of Peace
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Sjafrie menjelaskan bahwa BoP merupakan inisiatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membantu Palestina di Gaza. Ia menyebutkan korban jiwa di Gaza telah mencapai hampir 80.000 jiwa.
Sjafrie mengungkapkan bahwa Trump sengaja memasukkan Indonesia ke dalam BoP bersama aliansi negara-negara Arab. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto, mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang konsisten mengawal isu kemanusiaan di Gaza.
Prasyarat Indonesia
Dalam proses bergabung, Indonesia tidak serta-merta menerima tawaran tersebut tanpa posisi tawar yang kuat. Indonesia mengajukan sejumlah prasyarat ketat demi melindungi kedaulatan dan eksistensi faksi di Palestina.
"Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya, kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban terhadap rakyat di Gaza. Ini yang menjadi catatan kita, dan ini disetujui oleh beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi," ungkap Sjafrie.
Mandeknya Board of Peace
Kendati awalnya dirancang sebagai wadah resolusi konflik, Sjafrie mengakui bahwa saat ini pergerakan BoP terpaksa mandek atau left behind. Mandeknya lembaga ini dipicu oleh pecahnya ketegangan baru yang melibatkan poros kekuatan besar di Timur Tengah.
"Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Israel yang sangat tinggi (dengan Iran) sehingga BoP cenderung left behind. Nah, karena BoP left behind, ISF juga left behind," pungkas Sjafrie.
Komitmen Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap keluar dari BoP jika organisasi tersebut tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia atau Palestina. Bahkan, menurutnya, Indonesia bisa saja keluar dari dewan tersebut tanpa perlu merundingkannya terlebih dulu dengan anggota Group of Eight lainnya.
"Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tegas Prabowo dalam diskusi di Hambalang, Bogor, pada Maret 2026.
Prabowo berharap Indonesia dan anggota Group of Eight lain dapat berkontribusi positif bagi perdamaian jangka panjang di Palestina. "Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina," ujar Prabowo.
