Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengimbau warga untuk tidak lagi menggunakan parkir liar di kawasan Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Imbauan ini disampaikan setelah Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan parkir resmi di dekat depo MRT Lebak Bulus. Rano menyampaikan hal tersebut usai memimpin kerja bakti penertiban parkir liar di lokasi pada Jumat (24/4/2026). Dalam kegiatan itu, hampir 200 personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan.
Alasan Penertiban Parkir Liar
Rano menegaskan bahwa parkir liar melanggar aturan, menyebabkan kemacetan, menghambat akses umum, dan rawan tindak kejahatan. "Saya mengimbau agar warga tidak melakukan lagi parkir liar, karena melanggar aturan, terjadi kemacetan, akses umum menjadi terhambat, dan rawan tindak kejahatan," katanya di lokasi. Penertiban ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar ruang publik lebih tertib dan aman.
Fokus Operasi dan Relokasi
Operasi difokuskan pada pemindahan kendaraan roda dua yang parkir di bahu jalan ke area parkir resmi. Selain itu, lapak atau warung milik warga di sekitar lokasi juga akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan. "Mudah-mudahan hari ini motor yang ada di luar akan kita pindahkan ke dalam. Begitu juga warung-warung ini, saya bahasanya minta izin, kita akan pindahkan. Bukan tidak boleh berusaha, boleh berusaha, tapi nanti kita siapkan tempatnya," jelas Rano.
Lancarkan Pergerakan Masyarakat
Rano menjelaskan bahwa kawasan yang ditertibkan memiliki mobilitas tinggi karena menjadi simpul transportasi, termasuk akses ke stasiun MRT. Penataan parkir penting untuk menjaga kelancaran distribusi pergerakan masyarakat. Fasilitas park and ride sebenarnya sudah tersedia tidak jauh dari lokasi. Rano membuka kemungkinan penataan tarif atau skema lain agar masyarakat beralih ke parkir resmi, karena faktor biaya sering menjadi alasan utama warga memilih parkir liar.
Partisipasi Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Rano menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait persoalan di lapangan. Luasnya wilayah Jakarta membuat pemerintah membutuhkan dukungan warga untuk menentukan prioritas penanganan. "Jakarta ini terlalu luas. Kalau dihitung PPSU misal Bina Marga, itu kita kekurangan 1.000 orang. Jadi bayangin dengan ada informasi, kita tahu, supaya kita bisa bergerak cepat," tegas Rano.
