Basuki Hadimuljono: Kunjungan MPR ke IKN Bawa Dukungan Nyata
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rasa senangnya atas kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, beserta jajaran pimpinan MPR ke IKN. Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk dukungan konkret setelah Basuki sempat merasa sendiri dalam menjelaskan pembangunan IKN kepada masyarakat.
Dari Kesendirian ke Dukungan Lembaga Tinggi
Dalam pernyataannya di Kantor Otorita IKN di Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026), Basuki menyampaikan bahwa kunjungan MPR ini adalah yang kedua kalinya dan pertama kali sebuah lembaga negara mendarat di IKN. "Kami sungguh mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan akan diikuti dengan kunjungan lainnya," ujarnya.
Basuki mengaku, setahun yang lalu, ia merasa sendirian dalam menghadapi masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan IKN. "Saya pribadi sebagai Pimpinan atau Kepala Otorita, kalau saya flashback ke setahun yang lalu, tahun lalu saya seperti sendirian menjelaskan pada masyarakat yang pro-kontra, saya sendirian," katanya.
Peran Presiden dan MPR dalam Memperkuat Posisi IKN
Namun, situasi berubah setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 dan kunjungan pertama MPR. Basuki merasa sudah memiliki back-up yang kuat. "Kemudian ada lagi kunjungan Bapak Presiden, lebih mantap lagi," tambahnya, merujuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani persetujuan desain untuk kawasan legislatif dan yudikatif di IKN pekan lalu.
Hal ini membuat Basuki yakin bahwa keterlibatan Presiden Prabowo dalam pembangunan IKN semakin mendalam. "Jadi itu merupakan dukungan betul pada kami. Hari ini, Bapak pimpinan dan seluruh anggota MPR datang ke sini, betapa bahagianya kami semua ini, Pak, bahwa kami ternyata tidak sendirian lagi," tuturnya dengan penuh haru.
Tahap Pembangunan IKN: Fokus pada Legislatif dan Yudikatif
Basuki juga menjelaskan garis besar perkembangan IKN. Tahap pertama dari 2020 hingga 2024 telah selesai dengan fokus pada area eksekutif. "Fase kedua 2025-2030 itu adalah nanti fokusnya di yudikatif dan legislatif, termasuk yang lain-lainnya," imbuhnya. Ini menandakan bahwa pembangunan IKN akan memasuki babak baru dengan peran lembaga legislatif dan yudikatif yang lebih menonjol.
Kunjungan MPR ini tidak hanya sekadar kunjungan formal, tetapi juga simbolis bahwa IKN semakin mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Basuki berharap, dukungan ini akan terus berlanjut untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia.
