Hasto PDIP Dukung Usulan KPK untuk Pelaporan Kegiatan Pendidikan Politik Partai
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong partai politik untuk melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan Hasto usai menghadiri peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Menurut Hasto, pelaporan pendidikan politik partai sangat penting untuk kepentingan transparansi dan penguatan fungsi kaderisasi partai. Ia menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan disertasinya yang telah mengungkapkan pentingnya pendidikan politik dan kaderisasi sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai.
"Itu sejalan, bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi, sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai," kata Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan fungsi mendasar partai yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menyiapkan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, usulan KPK dinilai perlu ditindaklanjuti secara konkret untuk memastikan proses kaderisasi berjalan sistematis dan berkelanjutan.
Memperkuat Penggunaan Dana Publik
Selain itu, Hasto menekankan bahwa pelaporan pendidikan politik akan memperkuat akuntabilitas partai politik dalam penggunaan dana publik. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara.
"Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara," jelasnya.
Kajian KPK dan Rekomendasi
Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian mengenai tata kelola partai politik dan menemukan empat poin utama serta 16 rekomendasi terkait hal tersebut. Poin-poin tersebut meliputi:
- Belum ada roadmap pelaksanaan pendidikan politik.
- Belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.
- Belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik.
- Tidak jelasnya lembaga pengawas dalam UU Partai Politik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan adanya pola dalam proses politik di mana pemodal politik memberikan bantuan biaya kepada calon kepala daerah. Ketika calon tersebut terpilih, mereka diduga melakukan pengkondisian proyek untuk mengembalikan modal besar yang telah diberikan.
Oleh karena itu, KPK mendorong langkah-langkah pendidikan melalui program politik cerdas berintegritas dan sistem partai yang menyusun pola kaderisasi yang benar, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dampak Positif bagi Demokrasi
Dukungan Hasto terhadap usulan KPK ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sistem demokrasi di Indonesia. Dengan pelaporan yang lebih terbuka, partai politik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik korupsi yang terkait dengan pendanaan politik.
Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat institusi partai politik sebagai pilar penting dalam kehidupan bernegara, memastikan bahwa proses kaderisasi tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
