Menko Yusril Bahas Peran Penting Polri dalam Pembangunan Negara Hukum
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menekankan peran krusial Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan membangun negara hukum yang kuat. Dalam pidatonya, Yusril menyatakan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam urusan hukum, yang berada pada persimpangan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
Polri sebagai Garda Terdepan Hukum
Hal ini disampaikan Yusril dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/4/2026). Dia menjelaskan bahwa Polri bertugas menjaga ketertiban sosial, menjamin rasa aman, dan memberikan perlindungan hak warga negara. Selain itu, Polri juga memainkan peran penting dalam sistem pidana nasional.
"Sinkronisasi dengan Asta Cita harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, melainkan memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril. Dia menambahkan bahwa Polri memegang kunci efektivitas hukum, dengan Divisi Hukum Polri diharapkan menjadi jantung perbaikan institusi.
Reformasi Hukum dan Peran Divisi Hukum Polri
Yusril menegaskan bahwa Divisi Hukum Polri harus berfungsi sebagai dapur konseptual yang menentukan internalisasi perubahan besar dalam hukum pidana nasional. "Divisi Hukum adalah dapur konseptual yang menentukan apakah perubahan besar dalam hukum pidana nasional akan benar-benar terinternalisasi ke dalam peraturan, prosedur, pendidikan, bantuan hukum, dan praktik kelembagaan Polri," ucapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa watak dasar Polri menurut UUD 1945 adalah sebagai pelayan negara hukum, bukan semata-mata perangkat untuk memaksakan kehendak negara. Reformasi hukum pidana nasional, menurutnya, adalah agenda lintas lembaga yang membutuhkan kolaborasi erat.
Polri sebagai Mitra Kunci dalam Reformasi
Yusril menyebut Polri sebagai mitra kunci yang diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan reformasi hukum dalam praktik yang tertib, adil, dan manusiawi. "Polri sebagai pintu masuk utama sistem peradilan pidana, mampu memahami dan melaksanakan semangat hukum yang baru itu," ujarnya.
Reformasi Polri, kata Yusril, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa kekuatan bangsa bergantung pada ketegasan hukum dan keadilan. "Presiden menyatakan 'Saya selalu tekankan, keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan'. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi Polri yang pada akhirnya harus bermuara pada penguatan negara hukum, bukan hanya pada penataan organisasi," pungkas Yusril.
Dengan demikian, peran Polri dalam mendukung pembangunan negara hukum dan Asta Cita Presiden menjadi fokus utama dalam upaya reformasi hukum nasional yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
