MKD DPR Panggil Anggota DPR PKS Aboe Bakar Soal Pernyataan Narkoba di Madura
Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan memanggil anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, pada Selasa, 14 April 2026. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan resmi dari Aboe Bakar terkait pernyataannya yang menyoroti masalah narkoba di wilayah Madura.
Pernyataan Kontroversial yang Jadi Sorotan
Dalam surat yang diterima pada Senin (13/4/2026), MKD DPR menyatakan bahwa Aboe Bakar akan dimintai penjelasan atas pernyataannya mengenai 'keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba'. Pernyataan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan menjadi perhatian publik, sehingga MKD merasa perlu untuk memanggilnya guna klarifikasi lebih lanjut.
Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengonfirmasi bahwa pemanggilan telah dijadwalkan. "Besok MKD DPR akan memanggil Aboe Bakar atas pernyataannya tentang narkoba di Madura," ujar Dek Gam. Ia menambahkan bahwa undangan resmi telah dikirimkan kepada Aboe Bakar untuk menghadiri sidang tersebut.
Jadwal dan Lokasi Pemanggilan
Pemanggilan terhadap Aboe Bakar dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, pukul 10.00 WIB. Sidang akan dilaksanakan di ruang sidang MKD DPR yang terletak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Undangan sudah dikirimkan kepada Saudara Aboe Bakar," tegas Dek Gam dalam pernyataannya.
Hingga saat ini, tim detikcom telah berusaha menghubungi Aboe Bakar untuk mendapatkan tanggapan terkait pemanggilan ini, namun belum memperoleh jawaban. Situasi ini menunjukkan bahwa kasus ini masih dalam tahap awal investigasi oleh MKD DPR.
Implikasi dan Latar Belakang
Pernyataan Aboe Bakar tentang narkoba di Madura bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, ia juga pernah meminta maaf atas tuduhan bahwa tidak ada lembaga pemasyarakatan yang bebas dari narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa isu narkoba di Indonesia, khususnya di Madura, merupakan topik sensitif yang sering kali memicu perdebatan.
MKD DPR, sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika dan kehormatan anggota DPR, memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa anggota yang dianggap melanggar kode etik. Pemanggilan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan transparansi terkait pernyataan kontroversial tersebut, serta menjaga integritas lembaga legislatif.
