KIP Wajibkan Buka Dokumen Hasil TWK KPK untuk Publik
Majelis hakim KIP mengabulkan gugatan 57 mantan pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang selama ini dirahasiakan kepada publik.
Kategori : Antikorupsi
KPK Analisis Laporan Menag soal Jet Pribadi OSO di Takalar
KPK memverifikasi laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait fasilitas jet pribadi dari mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk peresmian gedung di Takalar. Hasil analisis diumumkan dalam 30 hari kerja.
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Kementan Berlanjut
KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian 2020-2022 masih berjalan, meski digugat ARUKKI dan LP3HI atas dugaan penundaan tanpa alasan sah. Gugatan mengacu Pasal 158.e KUHAP baru.
ICW Kritik Kembalinya Sahroni Pimpin Komisi III DPR
Indonesia Corruption Watch mengkritik pelantikan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. ICW menilai keputusan Partai NasDem menunjukkan kegagalan kaderisasi dan ketidakberpihakan pada etika publik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Lantik 6 Pejabat, Tessa Mahardika Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk mantan jubir Tessa Mahardika sebagai Direktur Penyelidikan, di Gedung Juang Jakarta.
KPK Lantik 6 Pejabat Tinggi, Eks Jubir Jadi Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk mantan juru bicara Tessa Mahardika yang kini memimpin Direktorat Penyelidikan.
DPR: Belum Ada Usulan Resmi Revisi UU KPK, Hanya Wacana
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan parlemen belum menerima usulan formal revisi UU KPK. Isu ini muncul setelah usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan respons Presiden Jokowi.
Boyamin Saiman Ingatkan Sahroni Hati-hati Usai Kembali Jabat
Ketua MAKI Boyamin Saiman meminta Ahmad Sahroni lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara setelah kembali aktif sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk bekerja optimal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
KPK Buka Opsi Panggil Petinggi PSI dan Pemuda Pancasila
KPK mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, dengan opsi memanggil Ahmad Ali dari PSI dan Japto Soerjosoemarno dari Pemuda Pancasila. Tiga korporasi baru juga ditetapkan sebagai tersangka.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
PDIP Jawab Jokowi Soal UU KPK: Revisi Harus Objektif
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan revisi UU KPK harus objektif, bukan mengikuti selera kekuasaan, sambil menyinggung indeks korupsi Indonesia yang turun.
KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Tersangka Kasus Rita
KPK menetapkan PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti sebagai tersangka kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Mensesneg: Belum Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memiliki rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.
KPK Dalami Gratifikasi Jet Pribadi OSO ke Menag
KPK menyelidiki dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Investigasi awal dilakukan melalui sumber terbuka untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan.
KPK Minta Menag Nasaruddin Lapor Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar segera merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tanpa harus dipanggil terlebih dahulu.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua KPK Ingatkan Skor IPK Turun Saat Lantik Pejabat
Ketua KPK Setyo Budiyanto melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya sambil mengingatkan penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia dari 37 ke 34.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum membahas rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi pernyataan Jokowi yang setuju dengan usulan tersebut.
KSPSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Amanah Reformasi
Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan posisi Polri di bawah Presiden langsung merupakan amanah reformasi yang tak boleh diganggu. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
Johan Budi Ungkap Pernah Dimintai Pandangan Soal Revisi UU KPK
Mantan Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi, mengungkapkan pernah dimintai pandangan terkait rencana perubahan UU KPK pada 2017 dan 2018. Isu revisi kembali mencuat setelah pernyataan Jokowi yang setuju jika UU tahun 2019 direvisi.
KPK Sita Rp 5 M di Safe House Kasus Suap Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 5 miliar lebih dari safe house di Ciputat, Tangsel, dalam penggeledahan terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Ingatkan Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menilai pernyataan Jokowi soal kembalikan UU KPK lama sebagai sikap standar ganda dan upaya cuci tangan dari revisi 2019.
Eks Penyidik KPK Dukung Kembali ke UU Lama
Yudi Purnomo, eks penyidik senior KPK, mendukung upaya mengembalikan payung hukum KPK ke versi lama untuk memperkuat kewenangan dan independensi lembaga antikorupsi tersebut.
KSPSI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan berada di garis depan mendukung Polri tetap di bawah Presiden, khawatir birokrasi terhambat jika di bawah kementerian.
Boyamin Kritik Jokowi: Kembalikan UU KPK dengan Perppu
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik pernyataan Joko Widodo yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama. Menurutnya, jika serius, pemerintah harus terbitkan Perppu, bukan lempar bola panas ke DPR.
Tanggapan soal Usulan Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga eks penyidik Yudi Purnomo Harahap mendukung usulan kembalikan UU KPK ke versi lama. Jokowi setuju, sementara pimpinan KPK kini bersikap kritis.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama (16.02.2026)
Presiden Joko Widodo menyatakan kesetujuan untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam.
PDIP Usulkan Penyidik Independen Audit KPK dari Kejagung
PDIP mendorong pembentukan penyidik independen dari Kejaksaan Agung untuk melakukan audit atas kerja penyidikan di KPK guna mencegah penyalahgunaan hukum.
DPR Kritik Pernyataan Jokowi Soal UU KPK: Tidak Tepat
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan UU KPK versi terbaru murni inisiatif DPR tidak tepat, karena pemerintah juga terlibat dalam pembahasan.
Komisi III Ingatkan MKMK Soal Batas Kewenangan
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan MKMK harus mencermati amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 terkait prinsip pelaksanaan tugas dan pembatasan kewenangan lembaga.
Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama, Respons KPK
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan respons kritis terhadap pernyataan tersebut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Eks Penyidik KPK Dukung Jokowi Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, mendukung usulan Presiden Jokowi untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama, menyebutnya sebagai tanggung jawab moral dan harapan untuk pemberantasan korupsi yang lebih kuat.
Page 6 of 7
