Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk sedang menyusun draf resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz pada Senin, 4 Mei 2026 waktu setempat.
Negosiasi Resolusi Baru
Waltz mengungkapkan bahwa negosiasi akan berlangsung minggu ini mengenai draf resolusi tersebut. Langkah ini diambil setelah dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China, memveto resolusi bulan lalu. Washington berharap resolusi baru ini akan memicu upaya internasional untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Menurut laporan Al Arabiya pada Selasa, 5 Mei 2026, resolusi tersebut diharapkan mewajibkan Iran untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Selain itu, resolusi juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di selat vital itu dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut.
Fokus yang Lebih Sempit
Waltz mengatakan bahwa rancangan resolusi ini merupakan upaya yang lebih sempit dibandingkan resolusi sebelumnya yang gagal. Resolusi ini muncul saat gencatan senjata berlaku dengan Iran. "Ini jauh lebih fokus pada soal ranjau di jalur air internasional tersebut dan pada pengenaan bea masuk, yang mempengaruhi semua ekonomi dunia, khususnya di Asia," ujar Dubes AS untuk PBB tersebut.
Sebelumnya, militer AS mengatakan telah menembaki pasukan Iran dan menenggelamkan enam kapal kecil yang disebut menargetkan kapal sipil. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Di bawah perlindungan militer, dua kapal dagang berbendera AS dilaporkan berhasil melintasi jalur tersebut.
Dampak Ekonomi dan Risiko Eskalasi
Upaya Washington membuka kembali jalur pelayaran dinilai dapat meredakan tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan risiko eskalasi. Perusahaan pelayaran dan asuransi tetap berhati-hati, sementara Iran menilai langkah tersebut melanggar gencatan senjata yang rapuh dan menegaskan akan terus menargetkan kapal di kawasan tersebut.
Sementara itu, ketegangan meluas ke kawasan Teluk. Uni Emirat Arab (UEA) untuk pertama kalinya melaporkan serangan sejak gencatan senjata awal April. Pada Senin, 4 Mei, sistem pertahanan udara UEA mencegat 15 rudal dan empat drone. Meski sebagian besar berhasil dihentikan, satu drone tetap memicu kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah dan melukai tiga pekerja asal India. Selain itu, dua kapal kargo dilaporkan terbakar di perairan lepas pantai.
