Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Cabai dan Bawang Merah
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Cabai

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Cabai dan Bawang Merah

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, secara tegas meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis, terutama cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di wilayah masing-masing. Permintaan ini disampaikan menyusul laporan kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah akibat kurangnya pasokan.

Gerakan Menanam sebagai Solusi Jangka Panjang

Dalam keterangannya pada Senin, 13 April 2026, Tomsi menekankan pentingnya inisiatif lokal untuk mengatasi masalah ini. "Kalau masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian yang di daerah yang tahu bahwa gemar memakan cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit," ujarnya. Ia secara khusus mendorong Pemda untuk menggencarkan gerakan menanam, mengingat komoditas tersebut relatif mudah dibudidayakan di berbagai daerah.

Pernyataan ini disampaikan saat Tomsi memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal. Rapat digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Defisit Produksi dan Langkah Mitigasi

Tomsi menyoroti bahwa ketersediaan cabai dan bawang merah sering menjadi persoalan klasik yang berulang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya langkah mitigasi proaktif dari Pemda agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, komoditas cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit produksi signifikan di beberapa wilayah.

Defisit terparah dilaporkan terjadi di daerah Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera. Untuk mengatasinya, Tomsi meminta jajaran Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengoptimalkan upaya pengendalian. "[Kita sudah melakukan] 163 kali rapatnya [pengendalian inflasi], nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya [untuk melakukan langkah pengendalian]," tambahnya.

Koordinasi Antar Daerah dan Kementerian

Lebih lanjut, Sekjen Kemendagri meminta daerah yang mengalami defisit produksi untuk segera berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, koordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian juga diperlukan untuk mencari solusi komprehensif. "Teman-teman kepala dinas, pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, tolong ini dicatat, silakan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," pungkas Tomsi dengan nada serius.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain:

  • Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono
  • Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto
  • Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah
  • Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan ketersediaan cabai dan bawang merah dapat stabil, sehingga harga tidak lagi melonjak dan mengganggu daya beli masyarakat.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga