Wakil Ketua DPR Prihatin, 6 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sejak Awal 2026
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan keprihatinan mendalam atas fakta bahwa sebanyak enam kepala daerah telah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal tahun 2026. Dalam pernyataannya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026), Saan menegaskan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius bagi lembaga legislatif dan masyarakat luas.
"Ya, memang kita juga prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh penegak hukum, khususnya KPK," kata Saan Mustopa dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas pemerintahan di tingkat daerah.
Peringatan Keras untuk Kepala Daerah
Saan Mustopa memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar mampu mengelola hasrat, terutama hasrat kekuasaan yang cenderung pragmatis. "Menjaga kredibilitas dan integritas dari kepala daerah itu sangat penting, terutama dalam soal mengelola hasrat. Mengelola hasrat sebagai pemimpin itu krusial agar tidak mengikuti keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat pragmatis, apalagi dalam bentuk materi," ucapnya tegas.
Ia menekankan bahwa berkuasa tidak boleh diartikan sebagai kesempatan untuk mentransaksikan posisi demi keuntungan pribadi. "Jadi, mentransaksikan posisi politik atau kekuasaan untuk kepentingan pragmatis atau materi harus menjadi kesadaran seluruh kepala daerah, khususnya kader NasDem," lanjut Saan, yang juga berasal dari Partai NasDem.
Menurutnya, kepemimpinan seharusnya berfokus pada pelayanan publik. "Menjadi kepala daerah bukan berarti mentransaksikan posisi untuk mendapatkan hal pragmatis, tetapi mentransaksikan apa yang kita miliki untuk kepentingan rakyat banyak di daerah yang dipimpin," paparnya.
Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK
Sejak Januari hingga April 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap enam kepala daerah. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Gatut Sunu Wibowo - Bupati Tulungagung (tertangkap April 2026)
- Syamsul Auliya Rachman - Bupati Cilacap (tertangkap April 2026)
- Fadia Arafiq - Bupati Pekalongan (tertangkap Maret 2026)
- Muhammad Fikri Thobari - Bupati Rejang Lebong (tertangkap Maret 2026)
- Sudewo - Bupati Pati (tertangkap Januari 2026)
- Maidi - Wali Kota Madiun (tertangkap Januari 2026)
Kasus terbaru melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang ditangkap dengan dugaan penerimaan suap dan pemerasan. Insiden ini semakin menyoroti urgensi pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
Implikasi dan Tantangan Ke Depan
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem pengawasan dan pendidikan etika bagi pejabat publik. Saan Mustopa menyerukan agar semua pihak, termasuk partai politik, lebih aktif dalam membina kader-kadernya untuk menghindari praktik koruptif.
"Ini menjadi pengingat bahwa integritas harus dijunjung tinggi, terlepas dari posisi atau jabatan yang diemban," tandasnya. Diharapkan, peringatan ini dapat menyadarkan para pemimpin daerah untuk lebih berorientasi pada pelayanan, bukan kepentingan pribadi.
