400 Kader Muslimat NU Jawa Tengah Resmi Dikukuhkan Sebagai Paralegal
Sebanyak 400 kader Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah secara resmi dikukuhkan menjadi paralegal. Mereka akan berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat luas.
Pengukuhan ini dilakukan dalam acara khusus yang digelar di Balairung UTC Hotel, Kota Semarang, hari ini. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, hadir secara langsung untuk memberikan pengarahan dan dukungan terhadap program strategis ini.
Kepanjangan Tangan Pemerintah di Tingkat Akar Rumput
"Mereka sudah mendapatkan pelatihan intensif sebagai paralegal. Kehadiran mereka akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam mendampingi masyarakat di tingkat paling bawah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum dan aspek sosial lainnya," tegas Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 11 April 2026.
Gubernur menekankan bahwa langkah ini akan semakin meneguhkan peran Muslimat NU Jawa Tengah sebagai organisasi yang unggul dalam tiga bidang utama: pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pendampingan hukum masyarakat.
Ke-400 paralegal tersebut telah tersebar merata di 32 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Mereka telah dibekali dengan berbagai kemampuan penting, termasuk konsultasi hukum dasar, teknik mediasi, dan pendampingan non-litigasi yang efektif.
Pintu Gerbang Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan
Paralegal Muslimat NU diharapkan dapat menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, untuk mengakses layanan hukum secara mudah dan mendapatkan hak-hak hukum mereka dengan adil.
"Kami di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota merasa sangat terbantu dengan adanya paradigma paralegal yang diusung oleh Muslimat NU ini," ungkap Luthfi dengan penuh apresiasi.
Dalam implementasinya, Paralegal Muslimat NU akan menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, mulai dari Tim Penggerak PKK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Kolaborasi juga akan diperkuat melalui program Kecamatan Berdaya, yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
"Peran strategis Muslimat NU dan paralegalnya akan kami dorong untuk masuk ke dalam program Kecamatan Berdaya. Di sana, fokusnya meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penyandang disabilitas, dan isu-isu sosial lainnya," jelas Gubernur Luthfi lebih lanjut.
Dukungan dari Pimpinan Muslimat NU Pusat
Sementara itu, Ketua PP Muslimat NU, Arifah Chooiri Fauzi, menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah lama menunjukkan peran strategis dalam berbagai bidang, termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
"Ini adalah bentuk nyata pengabdian Muslimat NU dalam menjaga peradaban, membawa kedamaian, memperkuat persatuan, serta menjadi solusi atas berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi," kata Arifah.
Dia menegaskan bahwa perempuan dan anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan paralegal dari kalangan Muslimat NU diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap kedua kelompok tersebut.
Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan bahwa paralegal yang digagas dan dibentuk oleh Muslimat NU dirancang khusus untuk menjadi pendamping hukum masyarakat yang andal.
"Dalam praktiknya, mereka dapat berkolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang sudah ada di masing-masing wilayah. Sinergi ini akan memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat," tutur Khofifah.
Imbauan Perdamaian untuk Dunia
Pada kesempatan yang sama, Muslimat NU juga menyampaikan sembilan poin imbauan resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Imbauan ini berisi seruan untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian global yang berkelanjutan.
Dokumen imbauan tersebut telah diserahkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, untuk kemudian diteruskan ke Markas Besar PBB di New York. Langkah ini menunjukkan komitmen Muslimat NU tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga pada isu-isu kemanusiaan global.
Dengan dikukuhkannya 400 paralegal ini, diharapkan akses masyarakat Jawa Tengah terhadap keadilan hukum akan semakin terbuka lebar, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini sering kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.
