Polri Tindaklanjuti 3 WNI Ditangkap di Makkah Haji Ilegal
Polri menindaklanjuti penangkapan tiga WNI di Makkah yang diduga menawarkan haji ilegal. Mereka ditangkap karena memasang iklan palsu di media sosial.
Kategori : Regulasi
Bamsoet Dorong Advokat Muda Atasi Ketimpangan Akses Keadilan
Bambang Soesatyo mendorong advokat muda untuk mengatasi ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia melalui integritas dan pemanfaatan teknologi.
Menkum Ungkap Dua Keuntungan Daftarkan KI Olahraga
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pendaftaran Kekayaan Intelektual di industri olahraga memberikan perlindungan dan manfaat ekonomi. Dorong pelaku olahraga daftarkan KI.
Warga Minta Mi Babi Jadi Resto Halal, Pemilik Respons
Warga Dusun Sudimoro minta warung Mi Babi Tepi Sawah di Sukoharjo diubah jadi resto halal. Mediasi deadlock, pemilik masih pertimbangkan permintaan tersebut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pajak Kapal di Selat Malaka Picu Respons Diplomatik
Wacana Indonesia mengenai pajak kapal di Selat Malaka menuai penolakan dari Malaysia dan Singapura. Kedua negara menegaskan status selat sebagai jalur internasional.
Dewan Pers Serahkan Dokumen Masukan RUU Hak Cipta
Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan kepada pemerintah terkait perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya pengakuan karya jurnalistik sebagai ciptaan dilindungi.
Mojtaba Khamenei 1,5 Bulan Tak Muncul di Publik
Lebih dari 1,5 bulan setelah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei belum pernah tampil di publik, berbeda dengan ayahnya yang aktif.
NasDem Setuju Capres dari Kader Partai, Ada Tanggung Jawab Moral
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago setuju usulan KPK agar capres berasal dari kaderisasi partai. Menurutnya, hal ini menciptakan tanggung jawab moral dan loyalitas kader terhadap partai.
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Transformasi Digital
Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital, dengan fokus pada integrasi layanan publik dan peningkatan akurasi data bantuan sosial.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPPU Audiensi Jokowi, Apresiasi Perpres dan Minta Dukungan
Ketua dan jajaran KPPU audiensi dengan Presiden Jokowi di Solo, menyampaikan apresiasi atas Perpres 100/2024 dan meminta dukungan percepatan amandemen UU Persaingan Usaha serta penguatan kelembagaan.
PDIP Dengar Diskusi Revisi UU Pemilu di Pimpinan DPR
PDIP mengaku mendengar adanya diskusi awal revisi UU Pemilu di tingkat pimpinan DPR. Namun, draf RUU belum ada dan masih dimatangkan di Badan Keahlian DPR.
BPJPH-LPS Perkuat Laboratorium Halal Nasional
BPJPH dan LPS berkolaborasi untuk memperkuat infrastruktur laboratorium halal nasional, meningkatkan kredibilitas sistem jaminan produk halal di Indonesia melalui pemutakhiran dan pengembangan kapasitas pengujian.
KPID Jabar Desak Regulasi Ketat Platform Digital
KPID Jawa Barat mendorong regulasi ketat untuk platform digital dalam audiensi dengan Gubernur Lemhannas, menyoroti ancaman terhadap ketahanan nasional dari konten internet yang tak terkontrol.
Penjurian Apresiasi Konektivitas Digital Digelar Bakti Komdigi
Bakti Komdigi bersama detikcom mengadakan penjurian Apresiasi Konektivitas Digital untuk mendorong konektivitas digital di Indonesia. Acara dihadiri pejabat pemerintah dan diharapkan jadi refleksi bagi pengambil kebijakan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komdigi Klaim Konten Magdalene Hilang Akibat Aduan Masyarakat
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan penghapusan konten Instagram Magdalene terkait kasus Andrie Yunus dilakukan setelah aduan masyarakat atas dugaan disinformasi.
Komdigi Ajukan 29 Pertanyaan ke Meta dan Google
Komdigi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Meta dan Google dengan 29 pertanyaan terkait dugaan pelanggaran PP Tunas, fokus pada Pasal 30 aturan perlindungan anak di ruang digital.
Menkomdigi: WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Layanan Publik
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan kebijakan WFH setiap Jumat yang mulai berlaku April 2026 tidak boleh mengurangi efektivitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menkomdigi Meutya: Tak Ada Kompromi untuk Platform Abai PP Tunas
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dengan platform digital yang tidak patuhi PP Tunas untuk lindungi anak di ruang digital.
PP Tunas Berlaku, Platform Digital Patuhi Aturan Batas Usia Anak
PP Tunas resmi berlaku hari ini, membatasi akses platform digital berisiko tinggi untuk anak di bawah 16 tahun. Seskab Teddy dan Menkomdigi Meutya tegaskan komitmen pemerintah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
AVISI Tidak Terlibat Petisi PP Tunas, Fokus Komunikasi Langsung
AVISI menyatakan tidak bergabung dalam koalisi atau petisi terkait usulan PP Tunas, mengutamakan pendekatan komunikasi bilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk industri video streaming.
AVISI Dukung Permen Komdigi 9/2026 untuk Ekosistem Digital Sehat
Ketua Umum AVISI Hermawan Sutanto menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai pilar penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan berkelanjutan bagi industri video streaming di Indonesia.
Meta Temui Menkomdigi Bahas Kepatuhan Regulasi Digital
Rafael Frankel dari Meta bertemu Menkomdigi Meutya Hafid untuk membahas peningkatan kepatuhan platform digital terhadap aturan Indonesia, termasuk perlindungan masyarakat dan penanganan disinformasi.
Dave Laksono Minta Platform Patuhi Aturan Usia Medsos
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial sebagai langkah tepat untuk melindungi anak-anak dari konten berisiko.
Komisi I DPR: Peraturan Batasi Medsos Anak Berpayung Hukum UU ITE
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan Peraturan Menteri pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun telah memiliki dasar hukum dalam UU ITE, khususnya Pasal 40 dan 41, untuk penegakan kepatuhan platform digital.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RI Batasi Anak Pakai Medsos, Dapat Pujian Global
Pemerintah Indonesia melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial melalui Peraturan Menteri Komdigi. Kebijakan ini dipuji pemimpin dunia seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai langkah perlindungan anak di ruang digital.
Legislator Dukung Pembatasan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mendukung kebijakan pemerintah membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Ia menilai PP Tunas sebagai langkah progresif untuk melindungi hak digital anak.
Macron Puji RI Batasi Anak Pakai Medsos, Aturan Berlaku Maret 2026
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji Indonesia atas aturan larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini sejalan dengan gerakan global melindungi anak dari bahaya digital.
Presiden Prancis Puji RI Batasi Anak Pakai Medsos
Presiden Prancis Emmanuel Macron memuji Indonesia atas kebijakan larangan anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Aturan ini sejalan dengan gerakan global untuk melindungi anak dari bahaya digital.
MK Panggil Operator Seluler Sidang Kuota Internet Hangus
Mahkamah Konstitusi memanggil operator seluler sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Cipta Kerja terkait polemik kuota internet hangus. Sidang juga akan mendengarkan keterangan PLN dan asosiasi telekomunikasi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Gus Ipul ke Pilar Data Nganjuk Bela Masyarakat Bawah
Gus Ipul mengunjungi Pilar dan operator data di Nganjuk untuk membela masyarakat paling bawah, menekankan pentingnya akses digital yang adil dan pemerataan teknologi.
Page 2 of 3
