Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah transparan soal komitmen impor beras 1.000 ton dari AS. Ia menekankan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional harus jadi prioritas utama dalam kebijakan perdagangan pangan strategis.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya sanad keilmuan dan etika kepemimpinan sebagai dasar kebijakan publik dalam Kajian Tarawih di UI.
Anggota DPR dan MUI menolak pelonggaran sertifikasi halal produk AS dalam perjanjian dagang Indonesia-AS, mengingatkan risiko hukum, agama, dan sosial bagi konsumen Muslim.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong buruh meningkatkan kemampuan agar siap mengisi kebutuhan industri strategis dalam program hilirisasi pemerintah, dengan menawarkan fasilitas Polri untuk pelatihan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kementerian ATR/BPN mengungkap hanya 36,72% rumah ibadah di Banten memiliki sertifikat tanah. Upaya percepatan sertifikasi wakaf dilakukan melalui kolaborasi dan MoU.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 13 sertipikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan pendidikan keagamaan di Banten, sebagai upaya percepatan sertipikasi aset umat Islam.
Menteri ATR Nusron Wahid mengungkap hanya 42% tanah wakaf yang tersertifikasi dari target 900 ribu bidang. Kendala utama meliputi minimnya kesadaran dan hilangnya akta ikrar wakaf.
Bambang Soesatyo menekankan perlunya penguatan competitive intelligence di BUMN untuk mengelola reputasi dan respons publik di era digital, mengingat kasus korupsi seperti di Pertamina.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan harga bahan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama jelang Ramadan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BP Taskin, dan Pemkab Purworejo meluncurkan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan program PKH dan sembako untuk kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap kontribusi Jakarta terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nasional mencapai lebih dari 10 persen, senilai Rp 3,9 triliun, serta penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berjanji mencari jalan tengah untuk tanah BMD DKI Jakarta yang diduduki warga puluhan tahun, dengan skema HGB di atas HPL di Cilincing dan Plumpang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset pemerintah daerah yang bermasalah karena belum bersertifikat, rawan sengketa, dan mengalami klaim ganda dari berbagai pihak.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menawarkan skema Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemprov DKI sebagai solusi sengketa tanah puluhan tahun, melindungi aset negara dan kepastian hukum masyarakat.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta mencapai Rp 3,9 triliun pada 2025, mencerminkan dinamika transaksi properti yang kuat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, dengan total nilai aset mencapai Rp102 triliun.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara akan dibahas bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Pertamina untuk aspek keselamatan.
Kementerian ATR/BPN menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 102 triliun. Aset mencakup jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai Rp 102 triliun, yang tercatat sebagai rekor nasional di Museum Rekor Indonesia.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan syarat kesiapan SDM dan tata kelola yang kuat.
PDIP menggelar diskusi tertutup dengan pakar ekonomi untuk membahas tantangan ekonomi nasional, termasuk tekanan global dan strategi mitigasi risiko.
BAM DPR RI mendorong penyelesaian non-litigasi untuk sengketa lahan 39 hektar di Gowa yang akan dibangun Bendungan Jenelata, mengutamakan penghargaan bagi warga penggarap.
Kasus tumpang tindih lahan transmigrasi di Desa Rawa Indah, Kotabaru, Kalsel berakhir. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memutuskan membatalkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik, mengembalikan lahan ke warga.
Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan 4.000 meter persegi di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. MUI menegaskan hanya hak pakai, aset negara, bukan hibah atau permintaan mereka.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru untuk mengelola aset strategis hasil sitaan, seperti lahan pertambangan dan perkebunan sawit, demi pengelolaan yang profesional dan manfaat ekonomi optimal.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ambil langkah tegas untuk memulihkan sertipikat tanah transmigran di Kabupaten Kota Baru, Kalsel, setelah koordinasi dengan kementerian terkait.
Kementerian ATR/BPN memulihkan sertifikat tanah transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang dibatalkan secara tidak tepat. Hak pakai tumpang tindih dibatalkan dan izin tambang dibekukan hingga konflik lahan selesai.
Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia kini memiliki kewenangan menyita tanah telantar berdasarkan PP No 48 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan mengoptimalkan lahan untuk pembangunan nasional.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi penataan ruang daerah dengan kebijakan nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan pengendalian wilayah.
