Badan Legislasi DPR masih membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara. Rapat kerja akan mengundang BPK, BPKP, hingga Mahkamah Agung.
KPK mengungkap informasi adanya peredaran cukai palsu dan meminta masyarakat tak ragu melapor. Komisi ini juga menjamin kerahasiaan pelapor dalam kasus korupsi di DJBC.
KPK akan menganalisis putusan hakim yang menggugurkan status tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam kasus korupsi. Jubir KPK menyatakan evaluasi akan dilakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tidak masalah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Faizal Assegaf, sambil mengungkap hasil pemeriksaan saksi terkait kasus Bea Cukai.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali staf legal Lippo Cikarang, Ruri, sebagai saksi dalam kasus suap proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menjawab protes Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem Martin Manurung terkait pemberitaan isu merger NasDem-Gerindra. Setri menghormati penilaian dan terbuka untuk hak jawab.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, meski ia telah bebas dari hukuman.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menghormati keputusan hakim PN Jakarta Selatan terkait permohonan praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi rumah jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pengusaha rokok, termasuk Khairul Umam alias Haji Her, setelah temuan dokumen dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK merespons gugatan perdata Rp 11 miliar dari mantan ajudan Gubernur Riau, Marjani, terkait kasus 'jatah preman'. Proses penyidikan korupsi tetap diprioritaskan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 11 kepala daerah terpilih Pilkada 2024 sejak Oktober 2024 hingga April 2026, dimulai dari Kolaka Timur hingga Tulungagung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo di Jawa Timur. Partai Gerindra menyatakan Gatut belum resmi menjadi kadernya, meski pernah diusung dalam Pilkada 2024.
KPK membawa 13 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu dan adiknya, ke Jakarta hasil operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Uang tunai disita sebagai barang bukti.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bupati setempat dikabarkan ikut terjaring dalam operasi ini.
KPK memeriksa pengusaha tembakau Khairul Umam alias Haji Her dalam kasus dugaan suap importasi barang di DJBC. Pemeriksaan mendalami prosedur pengurusan cukai dan keterlibatan perusahaan rokok.
KPK memberikan pembekalan anti-korupsi kepada 45 finalis Puteri Indonesia 2026 untuk menyebarkan pesan integritas ke masyarakat daerah melalui kolaborasi intensif.
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan BPK sebagai satu-satunya lembaga penghitungan kerugian negara bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum.
KPK menyatakan pemadaman CCTV saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono merupakan hal lumrah. Penyidik memeriksa CCTV untuk petunjuk penyidikan kasus dugaan suap Bupati Bekasi.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima surat permintaan keterangan dari Dewas terkait perubahan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji.
KPK memanggil tujuh saksi, termasuk Kepala Unit Pengadaan Zainuri, dalam penyidikan kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing.
KPK akan mempelajari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hanya BPK yang berwenang mengaudit kerugian negara terhadap fungsi akuntansi forensik lembaga antikorupsi tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam rapat dengar pendapat umum.
Anggota Komisi III DPR menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan aparat penegak hukum untuk hengki pengki dan abuse of power.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pakar hukum pidana mengingatkan Komisi III DPR tentang risiko mekanisme perampasan aset tak seimbang profil dalam RUU Perampasan Aset yang bisa keluar dari jalur hukum.
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan jumlah kerugian negara, menolak permohonan dua mahasiswa.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan putusan bebas videografer Amsal Sitepu dalam kasus korupsi video profil desa Karo tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sesuai KUHAP baru.
KPK membantah keras dugaan intimidasi saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Kuasa hukum Ono klaim ada tekanan terhadap istri dan permintaan matikan CCTV.
KPK memeriksa pengusaha Robert Priantono Bonosusatya sebagai saksi kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyidik mendalami dugaan upah pungut ke perusahaan batu bara di Kukar terkait jalur angkut.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK mengumumkan 96,24% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 sebelum batas waktu. Sektor yudikatif tertinggi, legislatif terendah namun meningkat.
